DKP Lotim Berikan 595 Pembudidaya Rumput Laut Perlindungan Sosial

Selong (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim)  menanggung premi iuran program perlindungan sosial untuk 595 pembudidaya rumput laut di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru.

Kepala DKP Lotim, M. Zainuddin kepada Suara NTB, Rabu, 23 November 2022 mengatakan Pemberian perlindungan sosial kepada para nelayan ini sebagai komitmen pemda dalam mendukung dilaksanakannya kegiatan budidaya rumput laut berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem atau dikenal dengan Akuakultur Dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE). ADPE merupakan program kerjasama  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Food Agriculture Organization (FAO) dan World Wide Fund (WWF) di Teluk Seriwe .

Teluk Seriwe ini merupakan sentra produksi rumput laut di wilayah Kabupaten Lotim, karena Teluk Seriwe rencana akan dicanangkan sebagai Kampung Rumput Laut. “Kita masih menunggu ketetapan pusat baru kita tulis kampung rumput laut,” sebutnya.

Ditanya soal harga rumput laut saat ini, Zainuddin mengakui terjadi penurunan.  Namun harga rumput laut ini dinilai saat ini masih cukup bagus. Harga tinggi sempat menembus Rp 42 ribu per kilogram. Sedangkan saat ini Rp 28 ribu per kilogram.

Menurut Zainuddin, harga Rp 20 ribu saja sebenarnya sudah bagus dan bisa Break Even Point (BEP). BEP ini merupakan titik di mana sebuah kegiatan usaha dalam kegiatan operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian.  “Saat harga melambung tinggi sampai 42 ribu ndak dia (pembudidaya) mengeluh, tapi manusiawi juga sih pembudidaya kan mau dapat lebih banyak,” ujar Zainuddin.

Kepala Cabang BPJamsostek Lotim, Akbar Ismail mengatakan DKP Lotim menanggung iuran Rp 16.800 per bulan per orang. Untuk 595 pembudidaya rumput laut ini, DKP mengalokasikan dana sebesar Rp29.900.000 untuk iuran tiga bulan ke depan.

Instansi pemerintah lainnya diharapkan bisa melakukan hal yang sama. Sesuai Instruksi Presiden 02 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diinstruksikan secara nasional adalah 19 kementerian, 4 lembaga setingkat kementerian, kepala daerah seluruh Indonesia dan dewan jaminan sosial untuk mendorong percepatan kepesertaan BPJamsostek di wilayah kerja masing-masing.

Disampaikan, jika tidak bisa alokasikan dari anggaran masing dinas, penganggaran iuran bulanan bisa kerjasama dengan perusahaan mitra yang kemudian mengalokasikannya lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR). (rus)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...