Kuota Guru Honorer P1 KSB Bertambah 16 Orang

Taliwang (Suara NTB) – Kuota guru honorer prioritas pertama (P1) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 ini bertambah. Jika sebelumnya ditetapkan sebanyak 69 orang, namun berdasarkan keputusan terbaru Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) kuota itu ditambah sebanyak 16 orang sehingga totalnya 85 orang.

“Kalau yang honorer P1 kita ada tambahan kuota sebanyak 16 orang,” ungkap Kabid Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB, Hermanto, Selasa, 22 November 2022.

Terhadap 69 orang guru honorer P1 sebelumnya, Hermanto mengatakan, prosesnya telah selesai. Setelah diumumkan hasil lamaran, mereka telah diinformasikan penempatannya. Sementara bagi tambahan 16 orang, mereka baru akan mengetahui penempatannya pada bulan Februari 2023. “Bersamaan kemudian kita umumkan yang pelamar P2, P3 dan pelamar umum,” ujarnya.

Mengenai proses seleksi guru honorer P2 dan P3 sendiri, dijelaskan Hermanto, mereka akan bersiap dilakukan observasi. Jadwal observasi atau penilaian itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 bulan ini. Sementara penilaian tahap dua oleh Dinas Dibkud dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) digelar tanggal 28 November hingga 3 Desember. “Mereka menjalani proses penilaian sebanyak dua tahap. Pertama oleh tim observasi baru kemudian lanjut oleh kami (Dinas Dikbud) bersama BKPSDM,” paparnya.

Bagi guru honorer kategori P2 dan P3, Hermanto menyatakan, tak perlu berkecil hati jika tidak lulus dipenerimaan tahun 2022 ini. Mereka secara otomatis akan masuk dalam data Kemendikbud sebagai kategori P1 pada penerimaan PPPK tahun 2023 mendatang. “Jadi mereka masih punya kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK,” sebutnya.

Pada bagian lain ditanya mengenai kesiapan tim observasi yang akan melakukan penilaian terhadap guru honorer P2 dan P3. Hermanto menuturkan, tim yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior itu telah terbentuk. Dan saat ini tim akan diberikan pembekalan mengenai tata cara dan teknis menilai. “Kegiatan pembekalannya kita mulai besok (hari ini). Hari pertama pengawas dulu, hari kedua kepala selolah dan terakhir kita beri pembekalan guru senior,” imbuhnya.

Sebagai informasi, berdasarkan ketetapan Kemendikbud RI, pada pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tahun ini dibagi menjadi 4 kriteria prioritas. Kriteria P1 merupakan tenaga honorer eks kategori II (THK-II), guur non ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi.

Berikutnya pelamar P2 adalah tenaga honorer eks kategori II (THK II). pelamar P3 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) dengan masa kerja minimal 3 tahun. Dan terakhir pelamar P4 adalah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar di basis data Kemendikbud Ristek serta terdaftar pada Dapodik. (bug)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

0
Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga dengan banyaknya komunitas-komunitas sepeda motor yang terus berkembang, menjadikan sales people sebagai garda terdepan bisnis...

Latest Posts

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga...

PLN Siapkan Kembali Suplai Listrik Berlapis untuk Gelaran WSBK 2023

Mataram (Ekbis NTB)-Perhelatan ajang internasional World Super Bike (WSBK)...

Selain Promo Besar-besaran, Ricky Smartphone Siapkan 1.000 Snack Sehat bagi Pengunjung

Mataram (Suara NTB)-Menyambut bulan kasih sayang, Ricky Smartphone di...

Dinas LHK NTB akan Buka Kembali Pos Pengamanan Hutan

Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat vakum akibat Pandemi...

Pemkot Bima Naikkan Dana Bantuan Stimulan Jadi Rp750 Juta

Kota Bima (Suara NTB) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima...