Ditutup, Tambang Pasir Ilegal di Kelurahan Geres

Selong (Suara NTB) – Aktivitas penambangan pasir di Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan  Haji Kabupaten Lombok Timur yang diduga ilegal ditutup tim gabungan TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) Senin, 21 November 2022. Penutupan tambang galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini, karena tidak mengantongi izin.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Sat Pol PP Lotim, Sunrianto menerangkan, pemilik tambang  sebelumnya sudah diberikan peringatan. “Pemilik tambang tersebut telah diberikan surat teguran agar menghentikan aktivitas penambangan,” ucapnya.

Surat dilayangkan aparat penegak perda ini beberapa pekan lalu. Pemilik tambang sendiri sudah setuju untuk berhenti dan menutup sendiri penambangan. Akan tetapi, sampai batas waktu yang telah ditentukan terlihat masih ada penambangan yang cukup meresahkan warga. “Nyatanya tambang ini tetap saja dibuka sampai hari, sehingga kami tim gabungan bersama Camat Labuhan Haji dan lurah turun menutupnya,” tegasnya.

Selain ilegal, aktivitas tambang tersebut diduga mencemari lingkungan. Aliran sungai yang ada di bawah lokasi penambangan tercemar. Keberadaan tambang ini kerap dikeluhkan petani karena air sungai menjadi keruh dan bercampur batu karang. Selama aktivitas penambangan, air keruh ini mengakibatkan gagal panen.

Sunrianto mengingatkan setelah ditutup, maka seluruh aktivitas penambangan tidak diperbolehkan lagi. Jika pemilik tambang masih memaksa melakukan penambangan, maka bisa berurusan dengan aparat hukum.

Selama tahun 2022 ini disebut, sudah ada 4 izin tambang yang sudah ditutup karena tidak memiliki izin atau ilegal. Diakuinya tidak menutup kemungkinan masih ada tambang-tambang ilegal yang lokasinya sulit untuk dijangkau. Dia berharap kepada masyarakat untuk melaporkan jika adanya aktivitas penambangan yang tidak punya izin.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim untuk turut memantau aktivitas penambangan illegal tersebut. Jika masih melanggar, maka akan diberikan tindakan tegas kepada pelaku yang tidak mengindahkan teguran pemerintah itu. Sunrianto menuturkan, setelah dilakukan penutupan rata-rata pemilik tambang kemudian  mengajukan izin ke pemerintah pusat.

Penerbitan izin itu membutuhkan waktu cukup lama. Pemilik tambang banyak yang tidak sabar menunggu dan melakukan aktivitas penambangan secara ilegal. Pengurusan izin sekarang bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. “Kita harap para pemilik tambang ini bisa mengurus izin di provinsi dan bisa segera keluar,”  jelasnya. (rus)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...