Tingkatkan Kapasitas SDM, Bawaslu Hadirkan Ahli Hukum Pemilu

Dompu (Suara NTB) – Bawaslu kabupaten Dompu menggelar peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) internal dalam menghadapi sengketa pemilu. Apalagi Kabupaten Dompu sudah mengalami langsung sengketa pemilu terkait gugatan atas pembatalan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 lalu.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas kita selaku penyelenggara pengawas pemilu, karena ending dari segala pengawasan itu sengket,” kata ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan pada kegiatan peningkatan SDM Bawaslu Kabupaten Dompu tentang dinamika problematika dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu 2024 di hotel Tursina Dompu, Sabtu, 19 November 2022.

Irwan mengatakan, saat ini tahapan pemilu 2024 sudah dimulai dan lembaga adhoc juga sudah terbentuk. Sehingga SDM internal dituntut untuk siap menghadapi proses sengketa tahapan. Tidak hanya bicara intensitas kegiatan sengketa, tapi juga kualitas diri dalam menghadapi sengketa.

Kendati demikian, Irwan mengatakan, Bawaslu Kabupaten Dompu pernah mencatatkan sebagai penyelenggara yang menangani sidang sengketa pemilu terkait keputusan KPU Dompu yang tidak meloloskan pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Veriani di Pilkada Dompu tahun 2019. Saat itu, majelis Bawaslu Kabupaten Dompu membatalkan keputusan KPU, sehingga pasangan ini bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Dompu. “Kita di Dompu ini sudah mengalaminya secara nyata proses sengketa yang berjalan,” katanya.

Terkait sengketa pemilu, Irwan mengatakan, ada pergeseran kendati tidak mendasar perubahannya. Sehingga SDM yang ada harus menyiapkan diri sedini mungkin.

Diantaranya dengan menghadirkan beberapa pemateri yang sesuai bidangnya. Seperti Dr Taufik Firmanto, SH, MH yang membahas tentang konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu. “Dr Taufik ini dihadirkan sebagai narasumber bukan karena saya (ketua Bawaslu) mahasiswanya, tapi karena memang beliau doktor yang spesifikasi pada hukum Pemilu,” ungkapnya.

Selain Dr Taufik, Agus Setiawan, SH selaku komisioner KPU Dompu juga didaulat menyampaikan materi tentang penyelesaian sengketa dari sudut pandang KPU selaku pihak yang mengeluatkan obyek sengketa. Komisioner Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH juga didaulat tentang Adjudikasi pada penyelesaian sengketa proses pemilu. (ula)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...