Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah warga Kelurahan Dara dan Paruga Kecamatan Rasanae Barat yang memiliki rumah di bantaran sungai Padolo beradu mulut dengan Plt Kepala BPBD Kota Bima, Sukarno SH pada Senin, 7 November 2022.
Adu mulut yang berlangsung di Kantor Kelurahan Dara itu berawal dari warga yang keberatan dan menolak eksekusi pembongkaran rumah. Akibat adu mulut itu pembongkaran rumah tidak jadi dilaksanakan.
Warga Kelurahan Dara Imam Juardi mengaku keberatan dengan langkah Pemkot Bima yang akan membongkar rumahnya. Pasalnya rumah di tempat relokasi tidak layak untuk dihuni. Bahkan Ia menilai rumah pengganti tersebut seperti kandang kambing.
“Tidak mungkin kami tinggal di kandang kambing. Kondisinya rumah juga rusak. Tidak ada air bersih,” katanya.
Warga lain, Hartono juga menolak eksekusi pembongkaran rumah. Pasalnya pembongkaran bangunan di pinggiran sungai terkesan tebang pilih, karena banyak ruko, toko hingga rumah-rumah mewah tidak dilakukan pembongkaran.
“Kami dukung program pemerintah. Tapi kalau rumah kami yang mau dibongkar sementara ruko toko dan kos-kosan tak dibongkar jelas kami tolak,” katanya.
Ketua LPM Kelurahan Paruga, M. Said mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait pembongkaran rumah. Namun rata-rata warga menolak, karena beberapa alasan dan faktor. “Ditemukan kendala dan rintangan,” katanya.
Ia mengaku rumah ganti yang diberikan tidak layak huni. Selain itu, masih banyak warga yang belum mendapatkan rumah di tempat relokasi serta diganti lahannya oleh Pemkot Bima. “Jika Pemkot ingin membongkar rumah, persoalan yang ada harus diselesaikan. Selain belum diganti rugi, ada juga warga yang belum mendapatkan rumah,” katanya.
Sementara Plt. Kepala BPBD Kota Bima, Sukarno SH menegaskan pihaknya hanya memberikan himbauan kepada warga untuk membongkar rumahnya. Kalaupun ditolak, juga tidak dipaksakan. “Hanya imbau saja agar membongkar sendiri. Kalau tidak mau kita tidak akan memaksa,” katanya.
Lebih lanjut Sukarno hanya mengarahkan warga agar segera menempati rumah di tempat relokasi. Pasalnya bantaran sungai Padolo akan segera dinormalisasi untuk mengurangi resiko terjadinya banjir.
“Kita hanya meminta warga yang memiliki rumah di tempat relokasi sesuai data untuk pindah, itu saja,” katanya.
Terkait ruko, rumah mewah dan toko yang tidak dibongkar, Sukarno menegaskan hal itu sudah ditindaklanjuti. Bahkan para pemiliknya sudah didatangi dan meminta pengertian. Hasilnya mereka setuju bangunan dibongkar. “Soal-soal teknis sudah diupayakan dicarikan solusinya. Termasuk memperbaiki kondisi rumah di tempat relokasi,” pungkasnya. (uki)
