Rumah di Bantaran Sungai di Kota Bima akan Ditandai untuk Dibongkar

Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. M. Lutfi SE memimpin rapat percepatan pemindahan warga ke tempat relokasi untuk proyek normalisasi sungai Melayu dan Padolo, dengan sejumlah jajaran OPD Ruang Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, pada Rabu, 2 November 2022.

Rapat itu dihadiri Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Dinas Perkim Kota Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kasat Pol PP Kota Bima, dan 13 Lurah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Arif Roesman Effendi, ST, MT mengatakan terkait progres kesiapan rencana implementasi pelaksanaan program UFCS2 JICA dan NUFREP World Bank tahun 2023 menginginkan lokasi sepanjang bantaran sungai segera dibersihkan akhir tahun ini.

“Langkah-langkah yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima menyambut implementasi 2 program ini serta data-data yang perlu dilengkapi untuk disampaikan ke Kementerian PUPR,” katanya dikutip dari siaran pers Dinas Kominfotik Kota Bima.

Sementara Walikota mengaku sengaja mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam proses relokasi. Hal itu untuk mengukur sejauh mana yang dilakukan OPD dalam penanganan relokasi warga sepanjang bantaran sungai, baik rumah relokasi di Jatibaru, Oi Fo’o, dan Kadole. “Masih banyak warga yang belum pindah ke tempat relokasi yang disediakan Pemerintah,” katanya.

Ia menyebutkan dari 1.025 unit rumah relokasi, masih ada 12 dari 68 unit yang belum di tempati di Jatibaru. Yang belum pindah ke Oi Fo’o ada dari 140 unit masih ada 35 unit. Selanjutnya di Kadole dari 533 unit, masih ada 173 unit yang belum pindah.

“Terkait hal ini perlu dipikirkan langkah-langkah penanganannya seperti ketersediaan air bersih dalam beberapa bulan terakhir sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia, pada akhir tahun 2022, pihak BWS ingin wilayah bantaran sungai sudah bersih sehingga program normalisasi dari JICA dan NUFREP World Bank berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. “Tak ada lagi alasan, upaya yang dilakukan sekarang yakni rumah yang berada di bantaran sungai diberi tanda untuk segera dirobohkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Walikota meminta kepada Sekda untuk mengalokasikan anggaran untuk biaya mobilisasi pemindahan warga, dengan dikomandoi BPBD, dan koordinasi dengan Satpol PP dan DLH yang menyiapkan mobil pengangkut barang milik warga. “Minggu kedua bulan ini, segera bekerja, mulai lakukan pembongkaran rumah warga yang sudah ditandai,” katanya.

Ia berharap hal itu betul-betul dilakukan dan dijalankan, sehingga pada akhir Bulan November 2022, proses relokasi atau pemindahan sudah harus jalan dan selesai. “Saya perintahkan pak Sekda dalam waktu satu bulan terakhir ini, jangan ada rapat lagi, saya tidak mau tahu 1 bulan ini harus beres,” tegasnya. (uki)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

0
Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga dengan banyaknya komunitas-komunitas sepeda motor yang terus berkembang, menjadikan sales people sebagai garda terdepan bisnis...

Latest Posts

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga...

PLN Siapkan Kembali Suplai Listrik Berlapis untuk Gelaran WSBK 2023

Mataram (Ekbis NTB)-Perhelatan ajang internasional World Super Bike (WSBK)...

Selain Promo Besar-besaran, Ricky Smartphone Siapkan 1.000 Snack Sehat bagi Pengunjung

Mataram (Suara NTB)-Menyambut bulan kasih sayang, Ricky Smartphone di...

Dinas LHK NTB akan Buka Kembali Pos Pengamanan Hutan

Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat vakum akibat Pandemi...

Pemkot Bima Naikkan Dana Bantuan Stimulan Jadi Rp750 Juta

Kota Bima (Suara NTB) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima...