Kades Pertanyakan Dana OP Posyandu Rp5 Juta dari Pemda

0
Edi Erwinsyah (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara N TB)– Kepala desa (Kades) di Kecamatan Kediri, Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan dana operasional (OP) Posyandu Rp5 juta kepada masing-masing desa. Pasalnya hingga kini, dana bantuan yang dijanjikan itu tidak kunjung diberikan Pemkab dan PKK ke desa-desa. Padahal pihak desa telah menambah kader Posyandu dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), sehingga menelan anggaran DD lumayan besar.

Seperti ditegaskan Kades Kediri Selatan, Edi Erwinsyah pada sebuah pertemuan yang diadakan pihak Pemda dalam hal ini Dikes, Dinas PMD, DP2KBP3A, dan PKK ketika itu akan memberikan dana Rp5 juta per untuk operasional Posyandu di desa. Dana itu diberikan ke posyandu,kalau desa menaikkan status posyandu konvensional menjadi kelaurga, menambah kader posyandu dengan berlakunya posyandu keluarga tersebut.

“Kami pun ketika itu mau menambah kader posyandu, dua  orang kader. Kami anggarkan Rp150 ribu per orang. Dengannya janji dia (Pemda) berikan dana OP ke posyandu, tapi ndak ada sampai sekarang,” tanyanya.

Dijelaskan, pihak desa mengalokasikan anggaran DD untuk membantu Pemda Lobar mengoperasikan posyandu, seperti insentif kader, pemberian PMT. Per bulan ia memberikan insentif Rp150 ribu masing-masing kader per bulan. Kalau ditotal jumlah posyandu sembilan dengan anggota 7 orang,  maka kader yang diberikan insentif puluhan orang. Kemudian desa memberikan PMT kepada warga, sehingga pihaknya mengalokasikan Rp300 juta untuk insentif dan PMT terebut. “Hampir 300 juta kami alokasikan dari DD untuk PMT anak-anak, ibu hamil dan insentif kader posyandu per bulan Rp150 ribu,” jelas dia.

Besaran insentif itu diatur dalam peraturan bupati. Bahkan di antara desa di Lobar khususnya di Kecamatan Kediri,  Desanya yang mengalokasi penambahan insentif dan PMT, sehingga  adanya dukungan penanganan dari DD itu mampu membuat desanya bebas kasus stunting. Dari sebelumnya, terdapat sejumlah warga mengalami stunting.  “Seharusnya komitmen yang dilakukan desa dibarengi perhatian dari Pemda, dinas,”jelas dia.

 Sementara itu, Sekretaris DP2KBP3A Lobar Hj. Erny Suryana mengatakan, kalau urusan posyandu itu ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Yang lebih paham tentang operasional Posyandu ada di Dinas PMD dan Dikes,” jelas dia.

Dikonfirmasi terpisah Dikes melalui Sekretaris Zulkifli S.Kep.,M.M.,  justru mengatakan kalau urusan posyandu tidak ada di dinasnya.  (her)