Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Menghadapi Era Disrupsi

0

Oleh: Prof Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag.
(Rektor UIN Mataram)

Tulisan ini bersandar pada kegiatan webinar tanggal 25 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada bidang pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Adapun narasumber webinar menghadirkan empat ahli pendidikan keagamaan seperti Prof. Dr. H. Amin Abdullah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, MT selaku Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Prof. Dr. H. Mahmud Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Tatang Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bapenas RI dan Prof. Dr. Hj. Nyanyu Khodijah, Rektor UIN Palembang.

Beririsan dengan itu Prof Dr. Ali Muhammad Ramdhani dan Prof. Dr. Tatang Muttaqin berkenan memberikan sambutan sebelum acara inti dimulai. Sedangkan peserta yang hadir secara online datang dari berbagai penjuru tanah air dengan jumlah berkisar di angka 380-an peserta. Ada juga peserta hadir langsung di Kantor Bappenas Jakarta. Dalam persentasi persentasi makalah para narasumber, penulis mendapatkan tema besar yaitu mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia di era disrupsi.

Tulisan ini juga masih sejalan dengan kehendak bersama pemerintah lewat Bapak Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang mengharapkan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memerankan dirinya sebagai lembaga unggul untuk transformasi masyarakat maju dalam latar disrupsi dan Covid-19. Adapun judul tulisan Bapak Menteri itu adalah Menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Sebagai Pusat Keunggulan yang dimuat Republika pada tanggal 24 Agustus 2022 lalu. Dengan latar belakang itulah kiranya UIN Mataram terus mencoba melakukan berbagai pembenahan-pembenahan terutama dalam konteks ini adalah masalah manajemen pendidikan tinggi.

Higher education management tiba-tiba menjadi sesuatu yang niscaya menjadi fokus kajian para pemerhati pendidikan. Ini tidak lepas dari fenomena disrupsi, di mana adanya kehilangan kontrol berbagai kegiatan yang dilakukan oleh institusi, perusahaan penghasil barang atau jasa dan lain sebagainya. Fenomena disrupsi tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi jayanya era ilmu pengetahuan yang dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi informasi.

Dunia cyber atau digitalisasi merupakan era di mana ketersambungan komputer yang satu dengan komputer yang lain terjalin sangat mudah sehingga komunikasi yang tadinya mahal dengan menelan biaya besar menjadi relatif murah. Dengan begitu ada penghematan biaya berbagai jenis komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dunia, sehingga penyebaran informasi dan teknologi menjadi sangat massif.

Akibatnya banyak hambatan-hambatan yang tadinya membelenggu menjadi hilang seketika, ter-disrupsi sedemikian rupa. Konsekuensinya banyak produk, model, bentuk institusi, maupun produk barang dan jasa tiba-tiba kehilangan otoritasnya sendiri di dalam mengontrol konsumennya. Kondisi ini tentu memaksa para pihak dan masyarakat dunia harus kembali memperbincangkan bagaimana menghadapi era disrupsi tersebut, termasuk bagaimana pendidikan tinggi keagamaan harus bersikap agar tetap eksis bahkan menjadi pioner di dalam menapaki tangga-tangga zaman yang terus berubah dinamis.

Integrasi Ilmu Pengetahuan
Pengelolaan perguruan tinggi keagamaan dituntut bisa meredakan ketegangan hubungan antara Ilmu agama dengan sains. Ikhtiar sadar dan terencana merupakan bentuk respon perguruan tinggi keagamaan guna mendukung kapasitasnya dalam rangka menjawab tantangan zaman dewasa kini. Tentu saja ikhitiar sadar dan terencana ini sangat menggairahkan karena hendak membuktikan integrasi, interkoneksi dan internalisasi agama dan sains dalam satu wadah yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka memberikan solusi jitu terhadap problem peradaban masyarkat secara komprehensif.

Pada perjalanan yang sudah dilewati agama dan sains seperti berjalan sendiri-sendiri. Ilmu Agama merupakan ilmu wajib bagi orang-orang yang beriman setidaknya ilmu-ilmu mengenai bagaimana ritual agama dilakukan. Sedangkan sains merupakan ilmu dunia yang secara sekilas nampak diametral dengan ilmu agama. Padahal dalam kerangka Qur,ani tidak ada keterpisahan antara ilmu agama (penghambaan diri) kepada Tuhan dengan sains yang diharapkan dapat menjadi pintu masuk penyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat sehari-hari.

Ketika sains dijadikan ideologi karena sebagian masyarakat merasa cukup menyelesaikan problem kehidupan melalui jasa sains, sedangkan pada saat yang sama ilmu agama mengajak kembali kepada Tuhan atas berbagai persoalan yang dihadapi manusia, maka pada saat itulah agama dengan sains seperti saling menegasikan.

Pada kondisi demikian ilmu agama menjadi kurang mempunyai daya tarik untuk dijadikan pembelajaran oleh masyaarakat, sementara pada saat bersamaan sains juga kehilangan orientasi makna dan etika. Ilmu agama menjadi kehilangan daya tarik karenanya digambarkan seolah terlepas dari kehidupan nyata dan sains menjadi bercorak destruktif bagi keberlangsungan kemanusiaan dan alam sekaligus. Padahal yang seharusnya terjadi adalah sains hendaknya dipandang sebagai fasilitator teknis dan metode penafsiran terhadap alam raya, sehingga sains dapat diposisikan sebagai salah satu medium dan ekspresi agama.

Di sinilah kemudian posisi pendidikan tinggi keagamaan mengambil peran dalam rangka mewadahi integrasi, interkoneksi dan internalisasi ilmu-ilmu agama dengan sains agar mereka bisa berjalan seiring-sejalan, selangkah seayun dalam rangka memberi makna bagi kesinambungan hubungan antara manusia-alam dan Tuhan. Tentu saja ini pekerjaan besar, namun bukan berarti tidak harus kehilangan tenaga. Justru pekerjaan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menantang karena hendak menjadikan perguruan tinggi keagamaan mempunyai jati diri sekaligus dapat menjadi lembaga yang adaptif bagi mengayuh di antara peluang dan tantangan ke depannya.

Hal yang sama juga disuarakan oleh Prof. Amin Abdullah di mana perguraun tinggi keagamaan seharusnya bisa melakukan integrasi ilmu pengetahuan. Bahwa keterpisahan satu disiplin ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan lainnya tidak bisa diharapkan dapat menjawab tantangan zaman. Keterpisahan ilmu pengetahuan yang satu dengan lainnya hanya akan melahirkan out put yang kaya satu disiplin ilmu pengetahuan sehingga yang terjadi hanya transfer ilmu pengetahuan tetapi transfer kehidupan tidak terjadi.

Padahal proses pendidikan tidak hanya melulu persoalan transfer ilmu pengetahuan melainkan juga transfer nilai-nilai kehidupan. Bahkan transfer nilai-nilai kehidupan ini menjadi ruh dari proses pendidikan itu sendiri karena bagaimanapun out put akan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Menafikan transfer nilai-nilai kehidupan sama dengan menyederhanakan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat yang pada realitasnya sangat kompleks.

Oleh sebab itu integrasi, interkoneksi dan internalisasi ilmu pengetahuan merupakan jawaban bagi mengarungi zaman ke depannya. Out put di samping mempunyai hard skill yang memang terprogram lewat jurusan dan program studi, out put juga dibekali dengan soft skill. Tidak berhenti pada hard skill dan soft skill tetapi juga out put diharapkan tetap mempunyai radar vertikal. Dalam kata lain kekayaan ilmu pengetahuan yang dimiliki mestinya juga terjalin dengan ilmu hikmah di mana out putnya tetap menyandarkan diri mereka pada eksistensi transenden.

Dengan demikian out put yang lahir dari Perguran tinggi keagamaan merupakan kepala-kepala yang terampil menghadapi tantangan dunia sekaligus mempunyai kualitas kemanusiaan baik horizontal maupun vertical. Out put yang berpijak di bumi tetapi tidak tercabut akarnya bahwa mereka juga diturunkan dari langit. Dengan demikian perangkat ilmu pengetahuannya adalah seperti jalinan benang kain di mana ada yang tersusun horizontal lalu diikat oleh susunan benang vertical yang menyela-nyela di antaranya sehingga jadilah kain yang kokoh dan kuat untuk dapat dipakai kemudian.

Semangat Moderasi
Integrasi ilmu pengetahuan pada saat yang sama dilandasai oleh semangat moderasi. Bagaimanapun moderasi merupakan jalan yang bisa mengantarkan pada harmonisasi ketika masyarakat tidak hanya datang dari latar belakang yang sama melainkan berbeda baik dilihat dari asal-usul agama, etnik, bangsa bahkan ras. Dengan demikian pendidikan tinggi keagamaan tidak kontraproduktif dengan semangat masyarakat global yang mengkhendaki adanya kesetaraan di antara semua.

Di sisi lain yang tidak kalah urgensinya kondisi riil Indonesia sebagai Negara bangsa mempunyai keunikan tersendiri di mana ia bukan Negara agama, namun demikian masyarakatnya lekat dengan agama. Pada posisi ini ada dua kemungkinan yang terjadi pada sikap keagamaan masyarakat yaitu menjadi pemeluk agama yang agak cenderung sinis melihat keragaman. Mereka kemudian sering menyederhanakan persoalan bahwa eksistensi merekalah yang dianggap paling benar. Jelas sekali kondisi ini berbahaya bagi pluarlitas yang memang sudah mengejawantah di Indonesia sejak lama.

Oleh karena itulah semangat moderasi perlu terus diimplementasikan baik lewat institusi pendidikan tinggi keagamaan sebagai garda terdepan pencetak sumber daya manusia maupun lewat berbagai institusi keagamaan lainnya seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Semangat moderasi tidak hendak memoderasi agama melainkan pemahaman dan pengalaman keagamaannya lah yang perlu didesain agar menjadikan kecenderungan berlebihan dalam beragama tidak sampai menafikan eksistensi komunitas lain baik pada satu keyakinan agama maupun di luar itu.

Institusi agama seperti pendidikan tinggi keagamaan ditantang untuk memformat model atau kurikulum pendidikan yang nantinya bisa diharapkan out putnya dapat mengemban amanah melanjutkan semangat moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini memang out put pendidikan tinggi keagamaan cukup baik dalam mengembangkan semangat dan karakter moderasi beragama, namun tentunya hal itu perlu ditingkatkan agar dampaknya di masyarakat semakin meluas sehingga mampu menekan, meminimalisir dan bahkan menihilkan sikap-sikap ekstrim keagamaan masyarakat. Tentunya hal ini juga menjadi tanggung jawab institsui pendidikan tinggi keagamaan seperti UIN Mataram, sehingga sebagai institusi dapat terus memberikan sumbangan berharga kepada masyarakat bagi memformat semangat moderasi beragama sekaligus untuk mewujudkan perguraun tinggi keagamaan yang unggul.

Apalagi UIN Mataram yang berada di Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua peradaban berbeda jika ditilik dari diferensiasi pluralitas agama. Di sebelah barat NTB terdapat pulau Bali yang dikenal sebagai pulau dewata sedangkan di timur terdapat provinsi Nusa Tenggara Timur yang nota bene juga berbeda corak kultur masyarakatnya. Hal ini tentunya semakin menempatkan UIN Mataram sebagai perguraun tinggi keagamaan yang memang dituntut untuk mematangkan format pembelajaran moderasi keagamaannya agar semakin bisa memberikan dialektika positif bagi kedua tetangganya di timur dan barat.

Sekaligus ini menjadi salah satu aset lokalitas kewilayahan UIN Mataram di dalam mengembangkan diri. Jikalau di UIN Palembang hendak mengejawantahkan dirinya sebagai institusi yang memusatkan kajiannya pada masalah peradaban islam melayu yang berperan sebagai pintu gerbang mengenal lebih jauh peradaban islam melayu, maka UIN Mataram menonjolkan lokus nya sebagai institusi di antara dua peradaban berbeda, namun mampu merajut kebersamaan dan membangun kemitraan yang positif di antara keduanya. Alih-alih hendak menjadi agen ekslusifisme justru UIN Mataram dapat memerankan posisi nya sebagai corong moderasi beragama yang intens bagi kebersamaan dalam membangun masyarakat Indonesia timur. Pada posisi ini jelas UIN Mataram dapat mengemban amanah membangun mercusuar peradaban yang baik antar masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, namun penuh dengan keadaban Indonesia Bhineka Tunggal Ika. (***)