Mataram (Suara NTB) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB menyebut terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak terlepas dari kondisi hutan yang ada di daerah tersebut.
Direktur Eksekutif Walhi NTB, Amri Nuryadi mengatakan, luasan hutan di KLU secara umum seluas 91.460 hektare. Namun berdasarkan hasil temuannya tahun 2021 – 2022, hutan yang masuk kategori kritis sebanyak lebih dari 44 ribu hektare dan potensial kritis sebanyak 42 ribu hektar lebih. Hanya 4000 hektare saja yang dalam keadaan baik-baik saja.
“Pandangan Walhi sendiri, terjadinya peristiwa banjir kemarin itu tidak kemudian ansih diartikan sebagai sebuah peristiwa alam semata, namun itu juga akibat ulah tangan manusia. Seperti yang terlihat di KLU itu, lebih banyak hutan yang kritis daripada yang tak kritis,” kata Amri Nuryadi kepada Suara NTB, Senin, 17 Oktober 2022.
Ia mengatakan, potensi intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Pemenang tidak jauh berbeda dengan potensi hujan yang ada di sejumlah daerah lainnya di NTB. Untuk itulah hal ini perlu diwaspadai potensi bencana yang terjadi, terlebih kualitas hutan di beberapa daerah juga banyak yang kritis.
Pemprov NTB katanya memiliki Perda Tata Kelola Kebencanaan, sehingga munculnya kasus banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa pemukiman penduduk ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah, terutama OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, BPBD dan pihak lainnya agar lebih memperhatikan masalah tata kelola kebencanaan dan perbaikan lingkungan.
“Kawasan hutan yang kritis dan yang tak kritis itu jomplang, lebih banyak yang kritis, sehingga harus segara dilakukan pemulihan,” ujarnya.
Selain banyak hutan yang kritis, sejumlah daerah wisata yang memiliki area perbukitan dan dipenuhi dengan bangunan-bangunan vila juga memberi kontribusi terhadap hilangnya penyangga dan rusaknya ekologi yang ada di sana. Semsetinya pembangunan dan pengembangan pemukiman dan pariwisata dibarengi dengan tata kelola kebencanaan dan mitigasi bencana.
‘’Mitigasi bencana secara praktik harus memberikan ruang-ruang yang bisa mengantisipasi munculnya bencana,’’ ujarnya.
Ia mengatakan, munculnya kasus bancana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor ini menjadi ancaman serius pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin di kawasan hutan, termasuk alihfungsi lahan yang ada di wilayah yang bentang ekologinya penting untuk dijaga. (ris)
