Bupati Ingatkan Calon dan Penyelenggara Pilkades Taat Aturan

0

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Muayafirin mengingatkan kepada seluruh calon kepala desa dan penyenggara untuk menaati seluruh aturan main pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2022.

Hal ini disampaikan bupati dalam amanatnya saat memimpin kegiatan deklarasi damai Pikades Serentak tahun 2022 dirangkaikan dengan apel siaga pasukan yang akan mengamankan jalannya Pilkades 23 Oktober mendatang , Selasa, 11 Oktober 2022.

Menurut bupati, ketataan terhadap aturan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades menjadi syarat mutlak suksesnya kegiatan demokrasi di tingkat desa itu. Tidak saja calon dan penyelenggara tetapi juga masyarakat. “Mau berhasil atau tidak penyelenggaraan Pilkades nantinya sangat tergantung kepada kita-kita yang hadir pada saat ini,” cetus bupati dihadapan para calon, panitia penyelenggara Pilkades mulai tingkat kabupaten dan desa serta aparar TNI/Polri hingga satuan Satpol-PP dan Limas yang hadir dalam apel.

Dari sisi penyelenggaraan, bupati menagatakan, sejauh ini dirinya memberikan apresiasi. Sebab sampai dengan  kegiatan deklarasi semuanya berjalan baik dan lancar. Namun demikian kata dia, ke depan tantangan bagi penyelenggara akan semakin berat dengan meningkatnya eskalasi politik karena potensi gesekan antar calon dan pendukung terus meninggi mendekati hari pemilihan.

“Makanya penting tetap ikuti aturan dalam bertindak. Jangan sampai panitia penyelenggara jalan ke utara, aturannya ke selatan,” tandas bupati seraya menambahkan sikap netral harus juga dimiliki oleh setiap anggota penyelenggara.

“Baik itu panitia kabupaten maupun desa jangan main mata dengan calon. Ini bisa bisa memperkeruh suasana. Maka dari itu, ikrar calon dan penyelenggara yang sudah diucapkan tadi benar-benar ditanam dalam hati,” sambung bupati.

Khusus bagi para calon, bupati menambahkan, agar ikrar siap kalah dan menang benar-benar diimplementasikan saat seluruh rangkaian Pilkades telah selesai. Hal ini penting demi menjaga kondusifitas daerah sebagai wujud dari tujuan jangka panjang bermasyarakat. “Kalau memang ada hal dianggap kecurangan kan sudah ada mekanismenya selama pelaksanaan. Manfaatkan itu. Jangan kemudian selesai Pilkades baru buat macam-macam yang ujungnya ribut di masyarakat sehingga mengganggu ketertiban di masyarakat,” tegasnya. (bug)