Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sedang berupaya menaikkan kelas sebanyak 27 desa wisata perintis menjadi desa wisata berkembang di tahun ini sampai tahun depan. Di sisi lain, sejumlah desa wisata lainnya akan berupaya ditingkatkan kelasnya menjadi desa wisata maju dan mandiri, sehingga bisa tercipta setidaknya sebanyak 99 desa wisata di Provinsi NTB.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. Yusron Hadi mengatakan, pihaknya sudah memiliki indikator pengembangan desa wisata, apa saja yang harus dipenuhi. Sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan bisa memberi atensi terkait pengembangan desa wisata melalui program kegiatan, baik di APBD Perubahan 2022 maupun APBD 2023
“27 desa wisata itu masih kategori perintis, yang jumlah sebelumnya ada dua kali lipat lebih. Artinya kita punya waktu satu tahun di 2023 untuk memenuhi janji pengembangan desa wisata. Fokus kita itu menuntaskan yang 27 ini. Jadi fokus perhatian kita menaikkan kelasnya menjadi desa wisata berkembang,” kata H. Yusron Hadi kepada Suara NTB Senin, 3 Oktober 2022.
Ia mengatakan, pengembangan desa wisata tidak melulu merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi saja, namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pariwisata. Asosiasi dan masyarakat juga diminta bersama-sama bergerak untuk menuntaskan 27 desa wisata rintisan ini.
Desa wisata rintisan merupakan desa yang memiliki potensi sebagai desa wisata. Sarana prasarana desa wisata rintisan terbilang terbatas, sehingga belum maupun masih sedikit kunjungan dari wisatawan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum sepenuhnya tumbuh, sehingga butuh adanya pendampingan.
“Kita sudah memetakan ini juga budgetnya. Kami tegaskan kembali apa yang harus diperbaiki di 27 desa wisata ini bisa naik kelas, baik dari sisi sumber daya, ketersediaan sarana prasarana, pemasarannya, promosi, dan dari pelaku ekonomi kreatifnya. Kita juga coba memaksimalkan melalui pendanaan, baik dari pusat, juga dari prioritas APBD di provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga sektor privat bisa ikut,” katanya.
Khusus di lingkup Pemprov NTB, pengembangan 27 desa wisata rintisan ini dengan melakukan sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah. Misalnya keterlibatan Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPD Dukcapil dan lainnya. “Mungkin sekitar 12 OPD bisa fokus, berkolaborasi sehingga 27 desa wisata bisa naik kelas,” ujarnya.
Ia menargetkan bahwa di akhir pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pihaknya mencoba melakukan upgrade agar tidak ada lagi desa wisata perintis di akhir tahun 2023. Namun salah satu syarat yang sangat penting yaitu anggaran harus teralokasikan untuk pengembangan desa wisata ini.
“Tentu butuh anggaran spesifik, kalau tidak begitu bagaimana mau fokus. TAPD kita harapkan bisa betul-betul memperhatikan ini. Sebab desa wisata juga berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian, menuntaskan kemiskinan melalui geliat pariwisata di desa,” tutupnya.(ris)
