Tarif Angkutan Umum Masih Dikaji

PEMPROV NTB masih mengkaji dan terus melakukan komunikasi dengan pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan asosiasi angkutan lainnya dalam rangka rencana penyesuaian tarif angkutan umum pasca-kenaikan BBM awal September 2022.

Sekda Provinsi NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, usulan atau aspirasi Organda yang menginginkan tarif angkutan umum disesuaikan sebesar 20 – 32 persen tersebut dapat dipahami. Namun Pemprov NTB juga melihat bagaimana kebijakan yang akan diterapkan di tingkat nasional. Sebab ada hitung-hitungan teknis terhadap besaran penyesuain tarif itu.

Pemprov NTB kata Sekda, sangat memaklumi kondisi tersebut, dimana setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka akan ada banyak tuntutan dari kelompok masyarakat terkait dengan penyesuaian harga barang dan jasa melalui mekanisme-mekanisme yang legal.

‘’Eskalasi kenaikan harga BBM memang kami harus memperhitungkan banyak hal. Karenanya kita akan terus dialog untuk mencari solusi terbaik, sembari mencermati perkembangan yang terjadi secara nasional dan daerah,’’ ujar Sekda NTB kepada Suara NTB kemarin.

Terkait dengan saran agar NTB segera menyesuaikan tarif angkutan pasca-kenaikan harga BBM, terlebih dalam waktu dekat akan digelar event WSBK di Sirkuit Mandalika. Sekda mengatakan, koordinasi secara teknis masih terus dilakukan saat ini. Sejumlah usulan yang masuk ke Pemprov sedang dilakukan kajian.

‘’Kita tak bisa gegabah juga ya, karena kita mencermati juga kebijakan di pusat. Kita tetap memahami apa yang disampaikan teman-teman asosiasi dan lainnya. Sering kita bahas sembari memperhitungkan juga dampak dari kebijakan itu,’’ katanya.

Seperti diketahui Organda Provinsi NTB mengajukan usulan kenaikan tarif angkutan umum sebesar 20 – 32 persen. Dimana, tarif batas bawah diusulkan sebesar 20 persen dan tarif batas atas 32 persen. Usulan kenaikan tarif angkutan umum tersebut tinggal menunggu keputusan Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah.

Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum menjelaskan alasan pihaknya mengajukan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Dimana jika nanti terjadi lagi kenaikan harga BBM subsidi, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan.

Dijelaskan, kenaikan harga BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar 30 persen. Sehingga pihaknya mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum di NTB sebesar 20 persen untuk tarif batas bawah dan 32 persen tarif batas atas.(ris)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Inilah Model Baju Koko Terbaru Tahun 2022

Model baju koko terbaru selalu muncul hampir di setiap...

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di...

Jadi Tuan Rumah Berbagai Event Internasional, Bukti Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di NTB

Mataram (suarantb.com)—Terselenggaranya berbagai event internasional di NTB menjadi salah...

Gali Pesan yang Tersirat dan Tersurat Lewat Pameran Wastra

Mataram (Suara NTB) – Pameran wastra NTB resmi dibuka...