Penyaluran Bansos, Walikota Tidak Ingin Ada Masalah

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan, penyaluran bantuan sosial (Bansos) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bantuan yang diterima masyarakat tidak boleh menimbulkan masalah. “Prinsip kehati-hatian ini harus dikedepankan,” kata Walikota mengingatkan, Rabu, 28 September 2022.

Data penerima bantuan masih dicocokkan dengan data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Perhitungan awal terdapat 20.868 calon penerima yang harus diverifikasi kembali. Walikota tidak menginginkan ada data ganda atau salah sasaran. Misalnya, warga yang sudah menerima bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) kembali menerima bantuan. “Jangan sampai ada data ganda atau salah sasaran,” ucapnya.

Skema dan bentuk penyaluran bantuan sosial masih dicarikan polanya. Beberapa alternatif muncul di antaranya bila penyaluran bansos berupa uang tunai maka pendistribusian melibatkan bank. Tetapi jika dalam bentuk sembako maka pengelolaannya sama seperti pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) pada saat pandemi Covid-19. “Kita masih pikirkan dulu. Ini belum final,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Sudirman secara teknis menjelaskan, penyaluran bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 dan mendukung program penanganan dampak inflasi sebagai akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak. Pemkot Mataram menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang dianggarkan pada DPA Dinas Sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan senilai Rp 3.480.000.000. “Ini sudah ditetapkan dalam DPA kita di APBD Perubahan,” kata Sudirman.

Alternatif penyaluran bansos dalam bentuk uang tunai yakni, pihaknya menghitung masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT BBM dari penerima PKH dan BPNT adalah 51.813 kelompok penerima manfaat dikurang 35.932 KPM,sehingga jumlahnya tersisa 15.881 KPM. Jika diasumsikan masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp 200.000 maka total anggaran adalah Rp 3.176.200.000. Artinya, terdapat selisih atau sisa Rp 303.800.000 yang dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Skema kedua adalah, yang belum menerima bantuan sama sekali baik PKH,BPNT,maupun BLT BBM sebanyak 72.681 KPM dikurangi 51.813, maka total yang akan menerima bantuan adalah 20.868. Jika diasumsikan per jiwa mendapatkan Rp 150.000,sehingga total anggaran dihabiskan Rp 3.130.200.000 atau terdapat selisih Rp 349.800.000 yang bisa digunakan untuk yang lain. (cem)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Inilah Model Baju Koko Terbaru Tahun 2022

Model baju koko terbaru selalu muncul hampir di setiap...

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di...

Jadi Tuan Rumah Berbagai Event Internasional, Bukti Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di NTB

Mataram (suarantb.com)—Terselenggaranya berbagai event internasional di NTB menjadi salah...

Gali Pesan yang Tersirat dan Tersurat Lewat Pameran Wastra

Mataram (Suara NTB) – Pameran wastra NTB resmi dibuka...