Kondisi Hutan Makin Terdegradasi Kritis, Pencegahan Kerusakan Hutan Harus dari Hulu ke Hilir

Mataram (Suara NTB) – Kondisi hutan di NTB makin kritis. Hal ini membutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk mengatasi hutan yang sudah terdegradasi kritis Ini. Hal ini menjadi salah satu atensi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB.

Dalam meminimalisir dampak dari perusakan hutan yang terjadi di NTB DLHK NTB menggelar rapat koordinasi bersama aparat keamanan dan penegak hukum di Hotel Jayakarta, Lombok Barat, Selasa, 27 September 2022.

Kepala DLHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.Ap., menjelaskan, rapat koordinasi bersama mitra aparatur pengamanan dan penegak hukum dalam ikhtiar upaya perlindungan dan pelestarian hutan.

“Kondisi hutan makin terdegradasi kritis, bahwa pencegahan dan  pembatasan perusakan hutan dari hulu hingga ke hilirnya. Bahwa untuk mendapatkan kesepahaman gerak langkah dan strategi dalam mengenali modus perusakan hutan yang terus bermetamorfosis dan penanggulangannya,* ungkapnya pada SuaraNTB, Rabu, 28 September 2022.

Pihaknya bersama aparat keamanan, baik TNI/Polri, Bunda, Bappeda dan mitra kerja lainnya mencari solusi dalam meminimalisir perusakan hutan yang terjadi di NTB.

Menurutnya sumber daya alam yang tinggi NTB merupakan anugerah yang harus dijaga oleh semua pihak dari macam jenis perusakan. Sekarang ini masyarakat mulai merasakan jika akibat kerusakan hutan menyebabkan semakin meningkatnya gas emisi rumah kaca. Hal ini tentu akibat kerusakan hutan yang terjadi.

Untuk itu, sebagai ikhtiar menekan gas emisi rumah kaca dan dampaknya kepada masyarakat, maka peranan semua pihak dalam menjaga hutan sangat diperlukan.

“Gas emisi rumah kaca sendiri bisa ditanggulangi dengan mendorong Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta dalam sehari-harinya kita mendorong masyarakat untuk mengelola sampah,” tambahnya.

Selain itu, aparat yang bertugas di lapangan harus gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan bagi manusia atau kelestarian alam. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat memahami sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat provinsi ataupun Pusat. Terlebih tidak semua masyarakat, terutama yang di paling bawah melek digital, sehingga pendekatan paling efektif yang harus dilakukan dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat adalah dengan turun secara langsung.

Untuk itu melalui rakor yang diikuti dari kalangan unsur TNI Polri, Binda dan juga mitra pendukung lainnya sangat penting di dalam memberikan dukungan penuh pada perlindungan dan pelestarian lingkungan. Termasuk mampu menekan kerusakan hutan akibat kurang pahamnya masyarakat mengenai perbuatan yang dilakukannya.

“Harapanya melalui rakor Satgas P4H Provinsi NTB, kita mampu memberikan dukungan penuh dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan dan kawasan hutan beserta sumber daya alamnya sehingga kerusakan hutan dapat di tekan,” harapnya. (ham)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...