Kasus PMK, Pemprov Ajukan Klaim Ganti Rugi 188 Ekor Ternak yang Mati

Mataram (Suara NTB) – Jumlah ternak yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi NTB sebanyak 234 ekor dan potong bersyarat sebanyak 250 ekor. Semua ternak tersebut akan mendapat ganti rugi dari pemerintah melalui mekanisme pengajuan. Untuk tahap pertama, jumlah ternak yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sebanyak 188 ekor.

Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Lalu Muhammad Yusri mengatakan, angka 188 ekor ternak yang menjadi usulan Disnakeswan itu berasal dari empat kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

“Totalnya 192 ekor sebenarnya. Namun terakhir usulan Lotim berkurang empat ekor, sehingga dari 192 menjadi 188 ekor, itu se-NTB yang empat kabupaten tadi,” kata Lalu Muhammad Yusri kepada Suara NTB, Rabu, 28 September 2022.

Ia mengatakan, untuk ternak yang dipotong bersyarat karena PMK maupun yang mati, harus sudah terlapor di aplikasi iSIKHNAS. Jika sudah masuk di sistem pelaporan itu, barulah usulan bisa diproses untuk dibayarkan oleh pemerintah.

“Untuk tahap pertama, diprioritaskan pelaporan dari tanggal 6 Mei sampai 3 Agustus 2022. Yang dilaporkan pada rentang waktu itu. Untuk selanjutnya, kita tidak tahu seperti apa kebijakan pemerintah, apakah ada tahap kedua untuk yang tidak tercover atau tidak,” ujarnya.

Adapun kuota ganti rugi di tahap pertama sebanyak 12 ribu ekor ternak se-Indonesia. Anggaran berasal dari Kementerian Pertanian, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya sebagai verifikator data atau usulan tersebut.

“Kemudian kita lanjutkan ke pusat, untuk dilakukan verifikasi dan validasi lagi oleh pusat. Baru pencairannya itu ke rekening peternak yang dibuka oleh pusat dan ditransfer langsung ke peternak,” terangnya.

Terkait dengan kapan pencairan ganti rugi tahap pertama ini, Disnakeswan NTB pada pekan ini akan membawa berkas-berkas usulan ke Kementerian Pertanian di Jakarta. Setelah dilakukan validasi dan dinyatakan lengkap, barulah pembuatan rekening dilakukan oleh pemerintah sebelum akhirnya ditransfer.

‘’NTB usulannya sapi saja. Masing-masing sapi akan ganti rugi sebanyak Rp10 juta,’’ ujarnya.

Adapun syarat administratif yang dibutuhkan antara lain surat keterangan  pemotongan bersyarat dari dokter hewan pemeriksa, keterangan visum ternak untuk yang mati, surat keterangan kepemilikan ternak, KTP, nama ibu kandung dari peternak, serta beberapa syarat bersifat teknis lainnya.

‘’Kuncinya itu, apabila ada kasus PMK, peternak langsung melaporkan ke petugas setempat. Kemudian petugas akan memasukkan ke iSIKHNAS. Kalau tidak melaporkan, tidak bisa ada proses klaim,’’ tutupnya.(ris)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...