Instruksi Gubernur tentang Orang Tua Asuh Stunting Resmi Dicabut

Mataram (Suara NTB) – Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, mengumumkan pencabutan Instruksi Gubernur NTB, tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga dalam upaya penurunan stunting di Provinsi NTB. Pengumuman itu disampaikannya di ruang kerjanya, Rabu, 28 September 2022.

‘’Pada hari ini (Rabu kemarin), selaku Ketua Harian TPPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan mengumumkan bahwa Instruksi Gubernur tentang orang tua asuh stunting, dicabut,’’ ujar Iswandi.

Iswandi menjelaskan, percepatan penurunan stunting Provinsi NTB melalui pembentukan orang tua asuh yang diinisiasi oleh TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Provinsi NTB yang akan dilaksanakan dalam bentuk gerakan masyarakat, tidak memerlukan dasar hukum dalam bentuk Instruksi Gubernur. Melainkan, cukup dengan imbauan saja.

Oleh karena itu, terhitung Rabu, 28 September 2022, Instruksi Gubernur NTB nomor 050.13/01/Kum Tahun 2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga dalam upaya penurunan stunting di Provinsi NTB dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Lagipula, ujar Iswandi, gerakan orang tua asuh itu belum berjalan, dan tidak pernah ada pemotongan gaji maupun TPP PNS. Iswandi menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting akan terus dilaksanakan dengan inovasi-inovasi yang tidak menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat manapun.

“Karena menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dapat menurunkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 sesuai target nasional,” tegasnya.

Iswandi berharap, dengan adanya pengumuman tersebut, berkembangnya informasi yang simpang siur, terkait gerakan orang tua asuh stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak ada lagi.

Dorongan Menko PMK

Sejauh ini, upaya menekan stunting di NTB mulai menampakkan capaian menggembirakan.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi kasus stunting di NTB mencapai angka 33,49 persen. Sementara, berdasarkan sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per 4 Juli 2022, kasus stunting di NTB turun hampir separuhnya, menjadi 18,88 persen. Penurunan tersebut setara dengan 81.015 penderita.

Kamis, 8 September 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Muhadjir Effendy mengatakan bahwa salah satu tujuan kunjungannya ke NTB saat ini adalah untuk memantau program penuntasan kasus stunting.

“Saya berkunjung ke NTB juga dalam rangka memantau penanganan penuntasan stunting di NTB yang memang masuk kategori tinggi,” ujar Muhadjir Effendy kepada Suara NTB di Kampus II UIN Mataram.

Karena itulah, Muhadjir mengimbau agar pemerintah daerah bersama stakeholder membuat usaha lebih keras lagi agar target penurunan stunting pada tahun 2024 dapat tercapai yakni sebesar 14 persen.

Selain memanfaatkan anggaran di tingkat kementerian/lembaga, anggaran di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga perlu dimaksimalkan untuk pencegahan stunting ini.

‘’Yang saya maksud usaha lebih keras adalah pemanfaatan dan pengerahan berbagai komponen yang memang memiliki anggaran khusus di tingkat kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,’’ ujar Muhadjir.

Di tingkat pemerintah pusat, Muhadjir menerangkan bahwa anggaran untuk pencegahan stunting selalu tersedia. Namun, menyiapkan strategi yang tepat adalah tantangan yang mesti sama-sama dirumuskan.

Muhadjir menilai, langkah Pemerintah Provinsi NTB sudah cukup masif untuk menurunkan angka stunting ini.

“Ke depannya, setelah bicara dengan Pak Gubernur, saya akan membuat agenda ke NTB lagi untuk membahas pencegahan stunting secara lebih khusus,” pungkas Muhadjir.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemprov NTB manargetkan di akhir tahun 2022 ini, angka stunting bisa turun hingga tersisa sebanyak 18 persen saja. Angka ini diyakini optimis bisa diraih karena berdasarkan data hingga Juli kemarin, NTB sudah mendekati angka 18 persen.

Ia mengatakan, Provinsi NTB sudah memiliki data by name by address anak penderita stunting berbasis dusun atau lingkungan. Hal ini yang memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap para penderita stunting.

Sistem data yang lengkap ini disebut-sebut tidak terdapat di provinsi lain di Indonesia, sehingga hal itu menjadi kekuatan tersendiri bagi daerah.

Menurut Wagub, penderita stunting harus diintervensi dengan protein hewani. Sehingga Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sedang melakukan pendampingan secara ketat di lapangan dengan mamastikan bahwa penderita stunting sudah mengkonsumsi protein hewani setiap hari, sehingga angka stunting terus turun.

Ia pun meminta kepada Pemda Kabupaten/Kota juga agar memberikan porsi anggaran yang proporsional untuk penanganan stunting di daerah masing-masing. ‘’Pokoknya penanganan kita harus fokus. Jangan anggarkan yang tak jelas, namun harus menukik agar bagaimana anak-anak stunting diberi protein hewani setiap hari,’’ tegasnya. (aan/ris)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...