Tersangka Kasus Puskesmas Babakan saat meninggalkan ruangan rilis

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Satreskrim Polresta Mataram, memgaku akan terus mendalami pengakuan Mantan Kepala Puskesmas Babakan berinisial RH yang menjadi salah seorang tersangka korupsi dana kapitasi tahun 2017-2019. Dimana dalam pengakuan tersangka, perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan 11 Puskesmas lainnya.

“Pengakuan tersangka akan kita dalami, karena keputusan terkait pemotongan insentif tersebut juga dilakukan di 11 Puskesmas lainnya,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa, ST., S.IK, Selasa (27/9). Pendalaman ini menjadi bagian dari pengembangan kasus untuk menelusuri peran dan keterlibatan orang lain.

Tersangka juga mengakui terkait dirinya hanya meneruskan regulasi pemotongan insentif nakes dari pejabat sebelumnya. Pengakuan inilah yang akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam kasus yang merugikan negara Rp690 juta tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap kepala Dinas Kesehatan. “Itu kan baru pengakuan tersangka, tetapi kami akan tetap mendalami kasus tersebut terutama kaitannya dengan keterlibatan pihak lain,” timpalnya.

Dari hasil penyidikan yang menetapkan RH bersama mantan bendahara berinisial WY sebagai tersangka, penyidik sudah mengantongi potensi kerugian negara dari pemotongan insentif nakes pada Puskesmas Babakan. Pemotongan insentif nakes tersebut hanya berlangsung di tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018 dan 2019 itu tidak ada pemotongan. Pemotongan hanya di tahun 2017, 30 persen dari besaran insentif yang seharusnya diterima nakes. “Hanya tahun 2017 saja yang dipotong dan kasusnya masih terus kita dalami,” ucapnya.

Dia menyampaikan hal itu sesuai dengan hasil pemeriksaan tim audit dari BPKP Perwakilan NTB dengan nilai kerugian sedikitnya Rp690 juta. Nilai kerugian itu pun yang menjadi dasar pertimbangan penyidik melakukan gelar perkara hingga menetapkan RH bersama WY sebagai tersangka. Sebagai tersangka, mereka dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. (ils)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Inilah Model Baju Koko Terbaru Tahun 2022

Model baju koko terbaru selalu muncul hampir di setiap...

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di...

Jadi Tuan Rumah Berbagai Event Internasional, Bukti Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di NTB

Mataram (suarantb.com)—Terselenggaranya berbagai event internasional di NTB menjadi salah...

Gali Pesan yang Tersirat dan Tersurat Lewat Pameran Wastra

Mataram (Suara NTB) – Pameran wastra NTB resmi dibuka...