Presdir PT. Cahaya Lombok Protes, Oknum Disnakertrans Lotim Diduga Menghambat Pemberangkatan Calon PMI

Selong (Suara NTB) – Presiden Direktur (Presdir) PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) PT. Cahaya Lombok, Hj. Irene Yanti Manuwu, Senin, 26 September 2022 mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangannya menemui Kepala Disnakertrans Lotim, H. Supardi, S.St.,SKM untuk menyampaikan protes langsung terhadap oknum-oknum jajaran di bawahnya, yang dinilai telah sengaja menghambat pemberkasan dokumen calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tidak bisa diajak bekerja sama menyetorkan biaya administrasi sesuai yang ditentukan.

Hj. Irene menyampaikan beberapa hal kepada Kepala Dinas, terhadap pelayanan di Kantor Dinas Nakertrans Lotim.  Terutama pelayanan yang berhubungan langsung dengan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Dipaparkan, rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia yang dokumennya diajukan sekitar sebulan lalu mandek. Mandeknya diduga karena karena PT. Cahaya Lombok tidak membayar biaya administrasi sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 untuk pengesahan per map. Akibatnya, tandatangan dan stempel rekomendasi tidak bisa diselesikan dengan cepat oleh Dinas Nakertrans Lotim.

‘’Sejak Agustus dokumen calon PMI kami mandek di sini. Padahal, pemerintah sudah memberlakukan zero cost (nol biaya). Tapi kenapa masih ada permintaan setiap map. Ini juga menjadi keluhan teman teman PPTKIS yang saya sampaikan. Kami dari PT. Cahaya Lombok tidak mau begitu, kecuali kalau memang ada aturan negara dan langsung masuk ke kas negara, kami akan bayar. Tapi kalau masuk ke kantong, jangan harap. Kalau alasannya untuk gaji honorer, bukannya sudah ada gaji honorer setiap bulan dari daerah,’’ bebernya.

Irene juga menguatkan dugaan mengapa dokumen yang diajukan perusahaan mandek di Dinas Nakertrans Lotim. Oknum kepala bidangnya diduga bergerilya ke masing-masing PPTKIS setiap akhir pekan untuk meminta bagian secara halus.

‘’Kabid Pak Kadis datang ke kantor kami akhir pekan. Ia juga  meneror dengan mengirimkan foto dokumen yang sudah ditandatangani. Fotonya sebanyak map dokumen yang kami ajukan. Seolah-olah dia menghitung jumlah map yang kami masukkan dan total biayanya. Tapi saya tidak gubris. Kalau sudah ditandatangani, kenapa dokumen kami tertahan,’’ katanya lagi.

Hj. Irene mengaku keberatan dengan sistem pelayanan yang diberlakukan oleh oknum-oknum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim. Keberatannya juga hampir sama dengan PPTKIS lainnya. Menurutnya, sistem pelayanan ini bertentangan dengan semangat pemerintah pusat yang gencar bersih-bersih dan memberikan pelayanan secepat mungkin kepada masyarakat.

Yang juga memberatkan bagi Irena, PT. Cahaya Lombok sebagai salah satu PPTKIS yang hadir untuk membantu masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri dan memperbaiki ekonominya, justru dinodai oleh perbuatan oknum-oknum yang mempersulit pelayanan di pemerintahan.

“Dan seharusnya calon-calon PMI kami sudah berangkat. Tapi karena dihambat seperti ini, status mereka menggantung. Kasihan, rata-rata masyarakat ekonomi lemah. Keluarga mereka mau makan, keluarga mereka ada kebutuhan. Tapi dihambat seperti ini. Kami kerja siang malam untuk mempercepat mereka berangkat dan mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi kenapa kami dipersulit,” ujarnya.

Karena itu, ia juga meminta kepada Kepala Dinas Nakertrans Lotim dan kepada Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy untuk tidak menempatkan oknum-oknum pelayan masyarakat yang sengaja menghambat pelayanan dan tidak pro kepada nasib masyarakat.

Ia juga meminta kepada pemerintah provinsi, kepada kementerian terkait bahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian khusus terhadap oknum-oknum yang tidak melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan tidak baik. Karena persoalan PMI adalah persoalan yang urgen, dan menyangkut hajat hidup masyarakat tidak mampu.

Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans Lotim, H. Supardi, S.St.,SKM didampingi Sekretaris Dinas, Jalaludin Sayuti, SKM.,MPH cukup kaget, mendapatkan protes terhadap layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pembinaan kepada jajaran dilakukan hampir setiap hari. Bahkan pada apel-apel ia selalu menekankan agar memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat, dan tidak boleh dilakukan pungutan apapun dalam setiap pelayanan.

‘’Apalagi ini menyangkut PMI, Lombok Timur adalah kantong PMI. Hari ini kami akan lakukan rapat langsung dengan kepala bidang kami yang terkait. Semua yang terkait akan kami panggil dan harus segera diselesaikan,” katanya.

Menurut  Kepala Dinas, ia memberlakukan sistem bersih meja. Tidak boleh ada dokumen masyarakat yang tidak selesai ditandatangani setiap hari. Bahkan, jika ada yang meminta sangat mendesak. Langsung dilayani.

“Kalau ada dokumen masuk, saya harus selesaikan saat itu. Tidak boleh lama. Dan kalau ada oknum-oknum jajaran yang datang mencari ini itu kepada PPTKIS, kami akan panggil. Karena jajaran kami keluar harus dengan surat tugas. Apalagi kalau datangnya saat waktu tidak dinas. Karena itu, kami akan clear-kan. Kami menyampaikan terimakasih, kami sudah dinformasikan,’’ ujar Kepala Dinas.(bul)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...