Penunggak Pajak Diberi Waktu Mencicil Selama Dua Tahun

Mataram (Suara NTB) – Temuan tunggakan pajak hotel dan restoran sejak tahun 2018 di Kota Mataram hingga kini belum rampung. Kabarnya, penunggak pajak diberikan waktu mencicil selama dua tahun. Ketentuan ini berdasarkan peraturan Walikota tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menerangkan, penyelesaian tunggakan pajak sudah ada jalan keluar. Pemilik hotel dan restoran telah menyepakati menyelesaikan pembayaran tunggakan dengan mekanisme mencicil selama dua tahun. Ketentuan ini berdasarkan peraturan Walikota tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Di samping itu, auditor internal pemerintah ini juga telah konsultasi dengan badan pengawas keuangan dan pembangunan. “Kesanggupannya mencicil selama dua tahun,” sebut Nelly dikonfirmasi Senin, 26 September 2022.

Tidak disebutkan detail nilai tunggakan yang harus dicicil oleh penunggak pajak. Nelly hanya memberikan gambaran bahwa jika wajib pajak memiliki tunggakan Rp1,5 miliar maka dibagi 24 bulan atau dua tahun. Maka nilai pembagian itu ditentukan dari nominal terkecil. Perhitungan berbeda pada cicilan pengusaha restoran diberikan waktu 22 bulan untuk melunasi tunggakan pajak. Pertimbangannya setelah melihat liquiditas keuangan dan kewajiban menyetor pajak tiap bulannya. “Mereka juga tiap bulan bayar pajak rutin. Kita berikan keringanan untuk mencicil,” ujarnya.

Tunggakan pajak hotel dan restoran berbeda-beda. Khusus tunggakan pajak hotel diduga mencapai Rp ,2 miliar. Sedangkan, tunggakan pajak restoran diduga mencapai Rp300 juta. Nelly menambahkan, surat keterangan tanggungjawab mutlak telah ditandai kemudian langsung diserahkan ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. “Kapasitas kami sebagai saksi nanti yang langsung mengeksekusi menyelesaikan ke BKD,” ujarnya.

Pengusaha hotel dan restoran disinyalir tidak kooperatif menyelesaikan tunggakan pajak. Padahal, kasus tunggakan pajak bergulir sejak tahun 2018 dan sempat didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian tegas Nelly, mereka tidak bisa berkelit. Jika tunggakan pajak tidak diselesaikan dalam waktu dua tahun,maka penyelesaian bisa masuk ranah hukum. Sanksinya bisa berupa penutupan objek pajak atau penyitaan aset senilai tunggakan pajak tersebut. (cem)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...