Kelola Anggaran Rp65 Miliar Lebih, Dishub Kota Mataram Belum Mampu Hidupkan Angkutan Publik

Mataram (Suara NTB) – Meski mengelola anggaran yang sangat besar, Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram nyatanya belum mampu menghidupkan angkutan publik. Hal ini diakui oleh Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. M. Saleh saat rapat kerja dengan Komisi III di DPRD Kota Mataram, Senin, 26 September 2022.

‘’Jadi yang ada sekarang itu hanya angkutan tematik seperti bus sekolah yang jumlahnya baru satu. Itupun merupakan bus bantuan,’’ katanya. Dia berharap ada bantuan-bantuan berikutnya. Dia mendorong anggota dewan untuk berpartisipasi melalui pokirnya untuk pengadaan bus sekolah. Saleh menyebutkan, harga bus sekolah sekitar Rp550 juta.

Saleh menyampaikan, Dishub Kota Mataram mengelola anggaran sebesar Rp57,6 miliar lebih pada APBD Kota Mataram. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, Dishun mendapat tambahan anggaran sekitar Rp7 miliar lebih. Sehingga total anggaran yang dikelola Dishub sebesar Rp65 miliar lebih. Namun, tambahan anggaran itu[un sudah ada peruntukkannya. Dimana 14 persen diantaranya untuk membayar tagihan PJU (Penerangan Jalan Umum).

Catatan Suara NTB, semua angkot (angkutan kota) yang beroperasi di Mataram, tidak mengantongi izin. Jumlah angkot di Kota Mataram, sekitar 388 unit. Pada saat semua diminta untuk melakukan uji kir, yang datang hanya sekitar 55 unit dan semuanya tidak lulus uji kir.

Menyusutnya jumlah angkot di Mataram, tidak terlepas dari load factor atau jumlah penumpang. Load factor angkot di Mataram antara 14 – 15 persen. Sehingga, pendapatan pengusaha angkot tidak dapat menutupi biaya operasional angkot. Dia menggambarkan kondisi angkot di Mataram, rata-rata tidak layak jalan.

Strategi untuk angkot, bisa melalui peremajaan. Angkot bisa saja masuk dalam kategori trayek cabang. Mungkin di situ pemerintah pusat masuk dalam subsidi untuk maitenancenya, sedangkan pemerintah daerah masuk dalam layanannya. Karena dalam proses peremajaan, pengusaha angkot jelas membutuhkan biaya.

Faktanya sekarang, Kota Mataram tanpa angkutan umum yang legal. Peraturan Menteri Perhubungan No.15/2019 terjadi perubahan drastis pada layanan angkutan. Dari yang sebelumnya pada trayek utama bisa menggunakan mikro bus, kini paling rendah harus menggunakan bus sedang. Trayek utama itu seperti Kebon Roek – Terminal Mandalika. Dia di aturan itu bus besar atau bus sedang untuk area perkotaan. Angkot termasuk dalam kategori bus kecil, sehingga hanya bisa melayani trayek cabang. Sehingga, dalam praktik di lapangan, begitu para pengusaha angkot mengajukan perpanjangan izin trayek, tidak bisa diakomodir. Sedangkan pada sisi administrasi, angkot terkendala usia kendaraan. (fit)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...