BKD Optimalkan Petugas Pajak Memantau di Lapangan

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram perlu mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan mengalami peningkatan mencapai Rp78 miliar. Petugas pajak dioptimalkan memantau dan melayani wajib pajak di lapangan.

Kepala BKD Kota Mataram H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, kenaikan pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan pajak serta retribusi daerah mencapai Rp18 miliar. Kenaikan ini sangat signifikan karena beberapa potensi pajak berpeluang mengalami pergerakan seperti restoran. Tetapi diharapkan kondisi tetap stabil dan tidak ada kebijakan lain lagi yang membatasi pergerakan tersebut. “Iya, mudah-mudahan tidak ada pembatasan lagi dari pusat,” kata Syakirin dikonfirmasi pada Senin, 26 September 2022.

Secara keseluruhan pendapatan daerah direncanakan  mengalami peningkatan sebesar Rp78,1 miliar lebih dari anggaran semula Rp 1, 411 triliun menjadi Rp 1, 489 triliun. Peningkatan pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) semula Rp 397,9 miliar meningkat sebesar Rp 24,3 miliar lebih sehingga menjadi sebesar Rp 422,3 miliar atau meningkat sekitar 5,54 persen.

Secara rinci perubahan pendapatan asli daerah tersebut diantaranya, pajak daerah semula Rp 148 miliar mengalami peningkatan 6,12 persen atau naik Rp 18,3 miliar, sehingga menjadi Rp 166,3 miliar. Selanjutnya, retribusi daerah semula sebesar Rp 60,8 miliar mengalami peningkatan sebesar 3,29 persen atau naik Rp 2,2 miliar sehingga menjadi Rp 62,8 miliar lebih. Sumber pendapatan lainnya yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru tidak mengalami perubahan sebesar  Rp 10,7 miliar serta pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp 178,3 miliar lebih mengalami peningkatan sebesar 2,28 persen atau Rp 4,6 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 182,4 miliar lebih

Strategi mencapai pendapatan daerah tersebut dengan meminta petugas pajak turun memantau dan melayani wajib pajak. Potensi pendapatan diharapkan meningkat drastis dari pajak restoran. “Pegawia pajak dari pagi bahkan sampai malam turun ke lapangan,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito sebelumnya mengatakan, kenaikan pendapatan daerah sebagai bentuk kerja keras  organisasi perangkat daerah serta menunjukan kondisi di daerah telah pulih setelah dua tahun terakhir terjadi pandemi Covid-19. Bagaimanapun juga kata Sekda, peningkatan pendapatan daerah ini juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pencapaian ini harus disikapi dengan tidak merasa puas, melainkan organisasi perangkat daerah tetap berinovasi serya mengoptimalkan atau menyisir potensi pendapatan asli daerah. “Saya kira kita tidak boleh puas tetapi terus mengoptimalkan potensi PAD,” demikian kata dia. (cem)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...