PK Bupati Lobar Ditolak Mahkamah Agung RI, Saatnya Hentikan Polemik

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MH.

(Ketua STIE AMM)

 

Membaca surat pengantar dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tanggal 20 September 2022 dengan No.W3-TUN6/913/HK06/IX/2022, yang menyampaikan surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara No. 64/G/2020/PTUN-MTR jo. No.132/B/2021/PTTUN Sby jo. No.391K/TUN/2021 jo. 147PK/TUN/2022.

Adapun bunyi surat pemberitahuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Semula sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Perkumpulan P2LPTD);

Melawan
Bupati Lombok Barat,  Semula sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

  1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUPATI LOMBOK BARAT;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan diterimanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.147 PK/TUN/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan MA yang memenangkan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma (P2LPTD) Kosgoro NTB sebagai Badan Hukum Penyelenggara STIE AMM Mataram, berarti telah menjelaskan berakhirnya prosedur hukum perbedaan pendapat antara P2LPTD dengan Pemerintah Daerah Lombok Barat (Pemda Lobar).

Peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Pemda Lobar merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga dengan keluarnya putusan PK yang menolak permohonan tersebut, maka para pihak (Pemda Lobar dan P2LPTD) sama-sama menerimanya.

Menjadi kewajiban pemerintah untuk membina lembaga pendidikan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya pada saat kepemimpinan TGB menjadi Gubernur, di mana setiap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah mendapat alokasi anggaran walaupun jumlahnya sedikit. Tetapi setidaknya, pemerintah menaruh perhatian kepada PTS.

Diketahui bahwa setiap tahunnya pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar 20% dari APBD untuk pembinaan pendidikan, baik mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

Namun kita maklumi bersama, karena kondisi beberapa tahun terakhir ini akibat pandemi Covid 19, nampaknya alokasi pendidikan tidak teranggarkan lagi dalam APBD Provinsi.

Selepas dari masa pandemi ini, harapan kami ke depan agar pemerintah daerah benar-benar kembali memperhatikan penyelenggaraan di berbagai tingkat pendidikan melalui alokasi APBD yang perlu disesuaikan.

Selanjutnya hal yang menggembirakan bagi para mahasiswa dan civitas akademik STIE AMM, bahwa dengan adanya Putusan MA RI yang menolah PK Pemda Lobar, maka cukuplah polemik yang selama ini telah berlangsung.

Hal ini memberikan pegangan kepada kami untuk kembali mengembangkan penyelenggaraan pendidikan di kampus STIE AMM dengan rasa aman dan nyaman.

Semoga sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, kami dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata bagi kemajuan SDM khususnya di Provinsi NTB.

Wallahu a’lam bis hawab. (*)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...