KUA PPAS 2023, Banggar Sorot Besarnya Pagu Gedung

Tanjung (Suara NTB) – Badan Anggaran DPRD menyoroti besarnya anggaran gedung yang dialokasikan eksekutif pada KUA PPAS RAPBD 2023. Tercatat, Belanja Modal gedung pada KUA PPAS sebesar 65,69 persen dari total pagu Belanja Modal yang diusulkan Rp 136,636 miliar.

“Komposisi antar kelompok belanja modal tidak ideal. Dimana belanja modal untuk gedung dan bangunan mendapat alokasi terbesar atau 65,69 persen dari total belanja modal sementara belanja modal jalan, jaringan dan irigasi hanya dialokasikan sebesar 5,32 persen,” ucap Jubir Banggar DPRD Kabupaten Lombok Utara, Raden Nyakradi, pada sidang paripurna Jumat, 23 September 2022.

Banggar DPRD kata dia, perlu mempertegas pentingnya komposisi ideal antar kelompok belanja modal. Oleh karenanya, TAPD diminta segera memastikan besaran anggaran terutama untuk pembangunan jalan yang sumber anggarannya dari DAK Fisik. Sehingga pada saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, diperoleh perencanaan yang matang.

Pada KUA PPAS 2023 yang disodorkan eksekutif, pagu Pendapatan murni 2023 diproyeksi bertambah sebesar Rp 26,478 miliar, atau menjadi Rp 953,528 miliar. Tambahan pendapatan ini sebagian besar bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan bertambah sebesar Rp 31,123 miliar atau menjadi Rp 788,643 miliar dari Pendapatan transfer tahun 2022, sebesar Rp 757,52 miliar.

Sementara itu, PAD TA 2023 direncanakan sebesar Rp160, 616 miliar atau turun Rp5,534 miliar dari PAD TA 2022 yang ditetapkan sebesar Rp166,15 miliar. Berikutnya, lain-lain pendapatan yang sah pada TA 2023 direncanakan sebesar Rp 4,269 miliar atau bertambah 899 juta dari TA 2022 yang ditetapkan sebesar Rp3,37 miliar.

“Melihat kondisi ekonomi terakhir yang menuju pulih, PAD seharusnya tumbuh positif dan mampu melampaui target yang ditetapkan. PAD dimungkinkan naik menjadi Rp192 miliar berdasarkan simulasi dan hasil uji petik yang dilakukan DPRD, namun TAPD tetap bersikukuh pada target PAD sebesar Rp 160,05 miliar,” paparnya.

Menurut Badan Anggaran, tambah Nyakradi, persoalan utama PAD bukan pada kondisi pariwisata tetapi masalah sistem pungutan yang sebagian masih manual dan kinerja pemungutan yang kurang optimal. Banggar DPRD menyarankan TAPD segera memperbaiki dengan memodernisasi sistem, sarana dan prasarana pemungutan, untuk memacu kinerja pemungutan.

Sesuai dengan hasil uji petik DPRD, sambung dia, DPRD menemukan indikasi adannya kebocoran PAD dalam skala besar. Sayangnya, TAPD tidak memberikan jawaban yang memadai atas persoalan ini.

“Penjelasan TAPD mengenai kurang optimalnya regulasi yang ada sebagai faktor penyebab tidak optimalnya penerimaan PAD terkesan ambigu. Masalah sesungguhnya bukan pada regulasi yang tidak optimal, tetapi kinerja pelaksanaan dan penegakan regulasi yang tidak berjalan dengan baik.”

“Kalau benar pengawasan atas pelaksanaan regulasi telah dilaksanakan sebagaimana penjelasan TAPD, mengapa kebocoran PAD terjadi?,” tanya Banggar.

Sementara, pada komponen Belanja Daerah, proyeksi sebesar Rp 946,653 miliar mendapat apresiasi Banggar karena meningkat Rp 18,463 miliar dari pagu Belanja tahun 2022 sebesar Rp 928,19 miliar. Hanya saja, Belanja Daerah ini masih dominan pada Belanja Operasional, mencapai Rp 676,698 miliar, disusul Belanja Modal sebesar Rp136,636 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4,265 miliar.

“Pada pos belanja operasi bertambah sebesar Rp 63,448 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp4,26 miliar atau bertambah sebesar Rp1,13 miliar. Ironisnya belanja modal mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp45,49 miliar, dari semula dialokasikan Rp182,13 miliar pada tahun 2022,” terangnya.

Turunnya belanja modal ini karena belum jelasnya pendapatan dari DAK, dinilai Banggar perlu dipertegas lebih lanjut. Banggar berpendapat, belanja modal harus ditingkatkan agar lebih proporsional serta berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. (ari)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...