Sukses Kelola Akuntabilitas Keuangan, NTB Raih Penghargaan dari Menkeu

Mataram (Suara NTB) –  Provinsi NTB masuk dalam jajaran pemerintah daerah yang sukses mengelola akuntabilitas keuangan daerah. Hal itu terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih dari 10 kali secara berturut-turut. NTB mendapat penghargaan bersama dengan sejumlah provinsi di Indonesia seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati di acara Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta  Kamis, 22 September 2022. Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut.

 Di akun media sosialnya, Gubernur NTB menyebarluaskan informasi ini dan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat. Menurut Gubernur, tidak semua pemerintah daerah mampu memperoleh opini WTP lebih dari 10 kali dan mendapatkan penghargaan ini. Pemprov NTB sendiri di tahun 2022 ini telah menerima 11 kali opini WTP dari BPK yang  diserahkan tanggal 20 Mei lalu.

“Alhamdulillah pagi ini di Jakarta menerima penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai provinsi yang sukses mengelola akuntabilitas keuangan yang diindikasikan oleh capaian WTP 10 tahun bertutur-turut,” ujar Gubernur.

 Sementara itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, semakin banyak Kementerian/Lembaga serta Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dari BPK. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab menjadi pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih di tengah kondisi extra ordinary, di tengah kondisi yang luar biasa, bapak ibu dalam memimpin kementerian/lembaga dan  daerah tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar bisa,” Sri Mulyani.

Ia mengatakan, dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, tentu pihaknya  berharap tidak hanya dari sisi status saja yang WTP, namun yang sangat penting bagaimana APBN dan APBD sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah bisa bermanfaat dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Menurut Menteri Keuangan, dalam dua tahun terkahir, Indonesia memiliki program khusus penanganan Covid-19 dan perbaikan ekonomi. Harus diakui dalam menghadapi tantangan yang luar biasa itu, banyak keuangan negara, baik APBN dan APBD menjadi andalan utama dalam menangani persoalan tersebut. Ia berterima kasih kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang sudah mampu menangani pandemi dan dampaknya dengan baik(ris)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban...

0
Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda Turki. Sejauh ini belum ada laporan WNI yang meninggal dunia akibat gempa ini.Duta Besar RI...

Latest Posts

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban WNI

Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda...

2022, Bank NTB Syariah Bukukan Laba Rp177 Miliar

KINERJA Bank NTB Syariah terus meningkat sejak konversi dari...

Koperasi BGL Berhasil Uji Coba Beras Porang

KOPERASI Porang Berkah Gumi Lombok (BGL) Kabupaten Lombok Utara,...