Sukses Kelola Akuntabilitas Keuangan, NTB Raih Penghargaan dari Menkeu

Mataram (Suara NTB) –  Provinsi NTB masuk dalam jajaran pemerintah daerah yang sukses mengelola akuntabilitas keuangan daerah. Hal itu terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih dari 10 kali secara berturut-turut. NTB mendapat penghargaan bersama dengan sejumlah provinsi di Indonesia seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati di acara Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta  Kamis, 22 September 2022. Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut.

 Di akun media sosialnya, Gubernur NTB menyebarluaskan informasi ini dan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat. Menurut Gubernur, tidak semua pemerintah daerah mampu memperoleh opini WTP lebih dari 10 kali dan mendapatkan penghargaan ini. Pemprov NTB sendiri di tahun 2022 ini telah menerima 11 kali opini WTP dari BPK yang  diserahkan tanggal 20 Mei lalu.

“Alhamdulillah pagi ini di Jakarta menerima penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai provinsi yang sukses mengelola akuntabilitas keuangan yang diindikasikan oleh capaian WTP 10 tahun bertutur-turut,” ujar Gubernur.

 Sementara itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, semakin banyak Kementerian/Lembaga serta Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dari BPK. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab menjadi pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih di tengah kondisi extra ordinary, di tengah kondisi yang luar biasa, bapak ibu dalam memimpin kementerian/lembaga dan  daerah tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar bisa,” Sri Mulyani.

Ia mengatakan, dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, tentu pihaknya  berharap tidak hanya dari sisi status saja yang WTP, namun yang sangat penting bagaimana APBN dan APBD sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah bisa bermanfaat dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Menurut Menteri Keuangan, dalam dua tahun terkahir, Indonesia memiliki program khusus penanganan Covid-19 dan perbaikan ekonomi. Harus diakui dalam menghadapi tantangan yang luar biasa itu, banyak keuangan negara, baik APBN dan APBD menjadi andalan utama dalam menangani persoalan tersebut. Ia berterima kasih kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang sudah mampu menangani pandemi dan dampaknya dengan baik(ris)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...