Sisa Waktu Tiga Bulan, Banggar Minta OPD Gesit Belanjakan Anggaran

Mataram (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB agar lebih gesit untuk mengeksekusi anggaran pada APBD Perubahan tahun 2022 yang sudah ditetapkan pada Rapat paripurna, Rabu, 21 September 2022.

Hal itu menjadi atensi Banggar DPRD NTB karena waktu tahun berjalan anggaran 2022 ini praktis hanya tinggal tiga bulan lagi. Sehingga dengan sisa waktu yang sangat sempit tersebut, OPD harus cepat membelanjakan anggaran, dan supaya program-program pemerintah cepat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya.

“Mengingat implementasi APBD perubahan tahun 2022 memiliki waktu yang terbatas. Banggar DPRD NTB berharap kepada semua OPD untuk dapat memanfaatkan waktu dan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya, karena keterbatasan waktu tersebut,” kata juru bicara Banggar, Lalu Budi Suryata.

Selanjutnya untuk program dan kegiatan yang sudah terlaksana, Banggar meminta OPD agar tidak menunda-nunda pembayaran pada pihak ketiga. Sebab belanja pemerintah tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perputaran dan pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat.

“Banggar meminta kepada eksekutif, terhadap program pemerintah yang telah selesai pekerjaanya dan telah diserahterimakan. Diupayakan untuk segera dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga,” tegasnya.

OPD lingkup Pemprov NTB diharapkan terus bersinergi dengan semua stakehoder terkait untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga memiliki daya ungkit (multiplier effect) terhadap target RPJMD terkait pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penurunan angka pengangguran terbuka (TPK) serta peningkatan daya beli masyarakat.

Politisi PDI-P itu juga meminta eksekutif agar program dan anggaran yang telah disepakati pada pembahasan APBD murni 2022 antara Banggar dan TAPD, yang merupakan hasil konsultasi Banggar dengan komisi-komisi yang belum direalisasikan pada anggaran APBD perubahan tahun 2022 ini, untuk dapat diprogramkan kembali pada APBD murni tahun 2023.

“Kami harapkan pada eksekutif untuk memastikan pelaksanaan program dalam tahun anggaran 2022 ini dilakukan secara efisien dan efektif, agar mencapai sasaran yang telah direncanakan. Kemudian hal yang paling penting lagi tidak meninggalkan utang, dan kemudian menjadi beban di tahun anggaran 2023 nanti,” tegasnya.

Terakhir disampaikan Budi, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD perubahan 2022 ini, agara Inspektorat sebagai aparat pengawas internal untuk dapat mengawalnya dengan baik. Sehingga potensi- potensi kesalahan baik administratif maupun substantif dapat direduksi atau bahkan dieliminasi, pungkasnya. (ndi)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...