Pemkot Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram T.A 2022

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram, Kamis, 22 September 2022 resmi menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kota Mataram. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua Abd Rachman, SH.

Dalam pemaparannya, Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman yang mewakili Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, Secara keseluruhan pendapatan daerah direncanakan meningkat Rp78,186 Juta miliar lebih, dari anggaran semula Rp1,411 triliun lebih,  sehingga menjadi Rp1,489  triliun lebih.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2022.(Suara NTB/ist)

Peningkatan tersebut terdiri dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang semula Rp397,938 miliar lebih meningkat Rp24,370 miliar sehingga menjadi Rp422,308 miliar lebih atau meningkat 5,54 persen.

  1. Pendapatan Transfer

        Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 dan 127/PMK.07/2022 sehingga pendapatan transfer yang semula Rp1,11 triliun lebih meningkat 5,32 persen atau Rp53,815 miliar lebih sehingga setelah perubahan menjadi Rp1,64 triliun lebih.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan yang bersumber dari hibah pusat berupa pemasangan saluran air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan daerah tersebut serta kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang semula Rp1,423 triliun lebih  naik sebesar 9,14 persen atau naik Rp130,136 miliar lebih sehingga menjadi Rp1,554  triliun lebih yang terdiri dari:

Belanja Operasi yang semula direncanakan Rp1,247 triliun lebih naik 8,57 persen atau Rp106,845 miliar lebih sehingga menjadi Rp1,354 triliun lebih

 

  1. Belanja Modal

Belanja modal semula direncanakan Rp157,433 miliar lebih naik 20,67 persen atau Rp32,541 miliar lebih sehingga menjadi Rp189, 975 miliar lebih. Hal ini diperuntukkan peningkatan sarana prasarana perkotaan.

  1. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga semula Rp17,700 miliar mengalami penurunan 52,26 persen atau Rp9,250 miliar lebih sehingga menjadi Rp8,449 miliar lebih yang diperuntukkan bagi beberapa  program/ kegiatan antara lain kegiatan prioritas daerah, penanganan penyakit mulut dan kuku pada ternak serta penanganan inflasi daerah.

  1. Belanja Transfer

Terhadap belanja transfer tidak mengalami perubahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan tempat pembuangan sampah TPA Kebon Kongok.

Terhadap beberapa point kebijakan penting yang akan dibiayai dalam Perubahan APBD  kali ini untuk lebih detail dan gambaran umum terhadap belanja tersebut di atas untuk membiayai program/kegiatan sebagai berikut:

  1. Penambahan Gaji PNS, P3K;
  2. Penataan sarana dan prasarana perkotaan;
  3. Pembayaran listrik PJU;
  4. Peningkatan jalan dan Saluran Drainase;
  5. Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan;
  6. Peningkatan Operasional Pengelolaan Persampahan;
  7. Peningkatan Belanja Operasional RSUD dan Puskesmas yang bersumber dari peningkatan pendapatan BLUD, silpa BLUD dan silpa JKN;
  8. Pembebasan Tanah Pembuangan Abu Jenasah, TPST Sandubaya;
  9. Penanganan Inflasi Daerah
  10. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak.
  11. Rehabilitasi Pasar.

 

  1. Pembiayaan

Anggaran pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan semula Rp12,703 miliar lebih menjadi Rp64,654 miliar lebih atau mengalami kenaikan Rp51,950 miliar lebih atau naik 347,4 persen yang terdiri dari:

  • Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan semula Rp14,953 miliar lebih menjadi Rp66,904 miliar lebih mengalami kenaikan Rp51,950 miliar lebih atau 347,4 persen. Hal ini disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (Silpa) Tahun 2021.

  • Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2,250 miliar  tidak mengalami perubahan. (fit)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...