Relaksasi Pajak, Pemkot Minta Angkasa Pura Laporkan Hasil Audit Keuangan

Mataram (Suara NTB) – Permintaan relaksasi pajak terhadap aset bekas Bandara Selaparang oleh PT. Angkasa Pura I dinilai hal yang wajar. Angkasa Pura sebagai wajib pajak perlu menyerahkan dokumen administrasi seperti hasil audit laporan keuangan untuk dikaji.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menegaskan, pengajuan relaksasi atau pemotongan pajak oleh pengusaha maupun badan usaha milik negara (BUMN) tidak mudah. Wajib pajak perlu melengkapi dokumen dan persyaratan-persyatan yang sesuai dengan peraturan Walikota. Dokumen berupa laporan keuangan yang telah diaudit serta syarat administrasi lainnya akan dikaji kembali kelayakannya sesuai ketentuan. “Misalnya, hasil laporan keuangan yang sudah diaudit akan kita teliti, apakah sudah layak atau tidak mendapatkan relaksasi,” kata Syakirin dikonfirmasi kemarin.

PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok pernah mendapatkan relaksasi atau pemotongan pajak sebesar 50 persen di tahun 2021 lalu terhadap lahan seluas 68 hektar bekas Bandara Selaparang, Kelurahan Rembiga. Pemotongan pajak itu sangat memungkinkan karena kondisi pandemi Covid-19.

Syakirin menyebutkan, pajak semestinya dibayarkan oleh Angkasa Pura senilai Rp720 juta, tetapi dibayarkan sekitar Rp350 juta lebih. “Dulu memang ada kebijakan pemotongan pembayaran pajak bagi pengusaha hotel dan restaurant karena alasan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Ia belum berani memastikan relaksasi pajak yang diberikan kepada Angkasa Pura. BKD perlu mengkaji dan meneliti kembali dokumen yang diserahkan. Di samping itu, perlu melihat regulasi atau peraturan Walikota.

Sebelumnya, PT. Angkasa Pura I mengajukan relaksasi atau pemotongan pembayaran pajak atas lahan bekas Bandara Selaparang. Pengajuan ini akan dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek.  General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Rahmat Adil Indrawan menyampaikan, relaksasi atau pemotongan pajak ini mendapatkan dukungan dari Walikota Mataram H. Mohan Roliskana. Di tahun 2021, pihaknya mendapatkan potongan pajak sampai 50 persen. Kebijakan ini juga diharapkan diperoleh di tahun 2022.

Pengajuan relaksasi ini didasari pandemi corona virus disease (Covid-19) memiliki dampak terhadap turun signifikannya penerbangan. Selain itu, lokasi bekas Bandara Selaparang belum dimanfaatkan. Adil menyebutkan, pajak yang harus dibayar ke pemerintah dasar atas lahan seluas 68 hektar tersebut mencapai Rp350 juta. Nomimal ini setelah pengurangan pajak 50 persen. “Ini setelah dikurangi,” sebutnya.

Meskipun aktivitas di bekas Bandara Selaparang sangat minim lanjutnya, PT. Angkasa Pura I selaku BUMN mau tidak mau harus taat terhadap aturan pajak. Dengan melaksanakan event-event ini diharapkan ada pendapatan untuk membantu membayar.

Adil mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemkot Mataram untuk menghidupkan kembali Bandara Selaparang. Masyarakat maupun pelaku usaha dipersilahkan memanfaatkan lahan di bandara untuk berkegiatan. ” Seperti konser Slank kemarin event itu berada di bagian dalam,” ujarnya. (cem)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...