Rakerda Regsosek 2022 Diharapkan Hasilkan Data Terpadu

Tanjung (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng., membuka rakerda Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang digelar BPS KLU. Pendataan oleh BPS mendatang ini, diharapkan Wabup, akan menghasilkan data terpadu yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah untuk menyusun program perlindungan sosial maupun program lainnya.

“Pendataan awal Regsosek kita harapkan menghasilkan data terpadu. Tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah,” ungkap Danny, Rabu, 21 September 2022 di Anema Resort, Sigar Penjalin.

Menurut dia, Rakerda Regsosek ini menjembatani koordinasi dan berbagi data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten. Oleh karenanya, ia berharap agar peserta rakerda, memiliki bekal pemahaman, sehingga pendataan berjalan dengan baik.

Danny menyampaikan, bahwa pada rentang 2 tahun (2021-2022), potret lembangunan daerah masih menghadapi kendala dan tantangan yakni dampak pandemi Covid-19. Tantangan pembangunan daerah tidak hanya dihadapkan pada transisi adaptasi pemulihan pandemi, tetapi juga kondisi global sebagai dampak perang Ukraina-Rusia. Terjadinya peningkatan harga pada minyak, berimbas pada kenaikan komoditas kebutuhan masyarakat.

“Kondisi ini membuat perekonomian mengalami kontraksi, terjadi pengangguran terbuka dan angka kemiskinan meningkat,” imbuhnya.

Sebagai ikhtiar dalam 2 tahun terakhir, Pemda membuat perencanaan dan evaluasi pembangunan ke arah yang lebih baik. Dimana, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

“Reformasi sistem ini sebagai perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, dengan prasyarat utama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi,” demikian Wabup.

Sementara, Kepala Bidang Distribusi BPS NTB, Drs. M. Saphoan, menyampaikan rakerda Regsosek bertujuan untuk membangun koordinasi eksternal dan internal dalam mensukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Ia berharap, Regsosek mampu mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS dan instansi pemerintah serta masyarakat dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

“Regsosek ini diharapkan mampu mencakup seluruh masyarakat sehingga dapat menghapuskan duplikasi data, dan menghasilkan data yang sektoral dan bersifat makro,” tuturnya.

Kegiatan regsosek di Provinsi NTB dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang mencakup 1,7 juta Kepala Keluarga, yang mana pendataan dilakukan secara sensus dan berskala nasional dengan tujuan mendapatkan data kependudukan, perlindungan sosial, ketanagakerjaan, perumahan, pemberdayaan ekonomi, penyandang disabilitas, lansia, kesehatan, pendidikan, UMKM dan pajak. (ari)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...