206.000 RLTH Belum Diperbaiki

KEPALA Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB Sadimin ST MT mengakui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di NTB masih cukup banyak yang belum tertangani. Hingga saat ini jumlah RTLH yang belum diperbaiki sebanyak 206.000. Data ini, sudah masuk dalam e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk penanganan RTLH ujarnya, dari Kementerian PUPR sebanyak 1.089 unit dan sudah ditangani melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Kita (provinsi, red) hanya 92 unit. Sedikit sekali. Sekarang ini, kita juga sedang menyusun  Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Jadi dokumen keterpaduan bidang perumahan dan kawasan yang nanti menjadi acuan perencanaannya dan nanti ditangani Dinas Perkim dan Balai Permukiman dan Balai Perumahan dan Dinas PU,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, penanganan perumahan di kawasan permukiman disusun bersama-sama, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dari situ nanti pemerintah bisa memetakan RTLH  mau selesaikan berapa tahun, termasuk kawasan kumuhnya yang lebih dari 5.000 hektar.

Dalam menyelesaikan pembangunan RTLH tergantung kemampuan pemerintah. Dalam menyelesaikan pembangunan RTLH pemerintah provinsi hanya mendapat alokasi untuk 92 unit, pemerintah pusat 1.200 unit. ‘’Sementara pemerintah kabupaten,kalau masing-masing 100 unit, ada 1.000 unit yang bisa diselesaikan. Masih sedikit sekali. Kalau 206.000 ini sampai berapa tahun bisa selesai,’’ tambahnya.

Mengenai biaya pembangunan RTLH, untuk bangun baru sebanyak Rp 35 juta, rehab sebesarRp 17,5 dan pemerintah pusat Rp20 juta yang berasal dari BSPS. ‘’Yang pusat BSPS saja.Tapi sekarang ini kebanyakan kita tangani dari NTBCare.Jadi dari aduan masyarakat kita prioritaskan yang benar-benar membutuhkan dan mau roboh saja kita lakukan perbaikan,’’ ungkapnya.

Diakuinya kalau masalah perumahan ini jika tidak ditangani maksimal akan berdampak pada masalah kemiskinan. Sadimin tidak tahu kenapa ini tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan, karena merupakan salah satu indikator untuk mengurangi angka kemiskinan. Sementara anggaran yang dimiliki di Dinas Perkim hanya Rp3 miliar untuk penanganan RTLH, sementara masih banyak yang harus ditangani. (ham)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...