Ikuti Arahan Presiden, Kepala Bappeda Tegaskan Bantuan Tidak Selalu Berbentuk Barang

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB siap mengikuti arahan presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) terkait daerah harus membantu masyarakat yang terdampak akibat kebaikan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, salah satu bentuk dukungan daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM adalah pemerintah menggelar operasi pasar dengan harga murah. Termasuk memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di pasar.

Hal ini, ujarnya, merupakan salah satu cara agar masyarakat yang selama ini terdampak kenaikan BBM bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat di daerah ini jika bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya dalam bentuk barang atau material.

“Bantuan tidak hanya dalam bentuk material tetapi dalam bentuk harga-harga yang terjangkau dan ketersediaan barang-barang yang ada di pasar,” ungkapnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 20 September 2022.

Mantan Kepala Bappenda NTB ini, menegaskan, melalui dana transfer umum yang ada di Pemprov NTB akan dipergunakan dalam mengendalikan inflasi di daerah ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya jika terjadi inflasi di daerah akibat kenaikan barang maka pemerintah daerah dengan menggunakan dana dari transfer umum tersebut bisa menggelar operasi pasar melakukan pengendalian harga. Hal ini bertujuan agar inflasi yang terjadi bisa dikendalikan sesuai dengan proporsi atau persentase yang sesuai dengan target.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan masyarakat jika bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM tidak murni dalam bentuk bantuan materi. Tetapi dalam bentuk operasi pasar dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Termasuk mengendalikan harga sesuai dengan proporsi dan persentase yang sudah ditetapkan.

Sebelumnya Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sama halnya seperti bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Presiden meminta daerah menggunakan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mengalokasikan bantuan pada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi. (ham)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...