Entaskan Kemiskinan, Program Kegiatan di OPD Harus Gunakan DTKS

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah menganggarkan bantuan-bantuan sosial dan permodalan untuk kelompok-kelompok usaha bersama, pedagang-pedagang bakulan dan masyarakat yang ingin memulai mengembangkan usaha. Hal ini bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berjumlah 13,63 persen berdasarkan data bulan Maret tahun 2022.

Ha tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah saat menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda RAPBD Perubahan yang dibacakan oleh Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di DPRD NTB, Senin, 19 September 2022.

Ia mengatakan, ada sejumlah upaya yang dilakukan Pemprov NTB dalam penanggulangan kemiskinan. Misalnya menerbitkan dan mengimplementasikan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 29 tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan, dimana Pergub tersebut mengisyaratkan tentang peran multipihak dalam penanggulangan kemiskinan.

“Selanjutnya program atau kegiatan yang ada di perangkat daerah tau OPD harus menggunakan atau berbasis pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” terang Sekda.

 Hal lain yang dilakukan yaitu pemetaan dan pengarahan program atau kegiatan di perangkat daerah untuk efektivitas gerakan penanggulangan kemiskinan, pemetaan program kemiskinan di mitra pembangunan dan Forum CSR, serta mengarahkan kegiatan menggunakan atau berbasis data DTKS.

“Yang tak kalah penting yaitu penguatan koordinasi dan peran TKPK provinsi dan kabupaten/kota serta penguatan peran organisasi wanita dalam penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Terkait dengan pembaharuan data masyarakat miskin pada Dinas Sosial yang digunakan sebagai data penyaluran bantuan agar tepat sasaran, Sekda menjelaskan bahwa DTKS merupakan data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial, serta potensi sumber kesejahteraan sosial.

Pihak yang mempunyai kewenangan penentuan kategori miskin dan tidak miskin masyarakat adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya untuk penetapan jumlah penerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT, dan bahkan sekarang BLT BBM, jumlah kuotanya merupakan kewenangan Kementerian Sosial yang sumber datanya dari DTKS.

“Jadi tidak semua warga masyarakat yang masuk dalam DTKS dikatakan layak mendapatkan bantuan sosial,” katanya.

 Sesuai Permensos Nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, disebutkan bahwa penetapan DTKS  dilakukan setiap bulan. Artinya proses updating sudah di buka seluas-luasnyanya oleh Kementerian Sosial bagi daerah khususnya kabupaten/kota, untuk melakukan pemutakhiran data, baik berupa usulan baru maupun usulan kelayakan dan ketidaklayakan bagi penerima bantuan sosial.

Proses usulan dilakukan setiap bulan sekali oleh pemerintah kabupaten/kota melalui usulan dari RT/RW, kepala dusun, lurah atau kepala desa, potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pendaftaran mandiri. Proses verifikasi dan validasi data yang diusulkan kepala desa/lurah yang diinput melalui aplikasi SIKS-NG oleh aplikator, sedangkan yang di desa/kelurahan dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.

“Setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial kabupaten/kota, selanjutnya disahkan oleh kepala daerah atas usulan data yang akan disampaikan kepada Menteri Sosial RI cq. Kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Provinsi tidak diberikan kewenangan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data usulan dari kabupaten/kota oleh Kementerian Sosial RI,” tutupnya.(ris)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...