Dugaan Korupsi Program Kementan, Lagi, Dua Oknum Pejabat Disperbun Bima Jadi Tersangka

Bima (Suara NTB) – Dua  pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima menyusul mantan Kepala Dinas (Kadis)  Disperbun, MT sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2015-2016. Dalam kasus ini, negara dirugikan

Dua ASN yang ditetapkan sebagai tersangka ini, merupakan pejabat teras Disperbun. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bima itu, masing-masing berinisial M dan NM. Saat ini M sudah pensiun sedangkan NM masih aktif sebagai ASN.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Masdidin mengatakan penetapan M dan NM sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka MT dalam kasus program Kementan yakni cetak sawah baru dan pembangunan sarana produksi (Saprodi) pertanian tahun 2015-2016 silam.

‘’Dua tersangka ini turut berperan serta  melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum MT selaku PPK dalam proyek ini,’’ katanya.

Terkait kasus itu, berkas perkara tersangka MT sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima. Begitupun tersangka M dan NM yang sudah dijadikan dalam satu berkas perkara juga telah dilimpahkan dan masih diteliti oleh Kejari.

‘’Dua tersangka M dan NM disangkakan dengan pasal 2 dan 3, Undang undang Korupsi junto pasal 55 KUHP tentang perbuatan penyertaan,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, kasus itu mulai dilidik oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bima sejak tahun 2018. Dua tahun kemudian 2020 mulai ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta program cetak sawah baru dan pembangunan Saprodi pertanian terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksana (Juklak).

Tahun 2015-2016 lalu, Kementan melalui Dirjen PSP mengucurkan bantuan anggaran sebanyak Rp14,4 miliar untuk masyarakat Kabupaten Bima yang tercatat kelompok tani (poktan) sebagai penerima manfaat program cetak sawah baru pembangunan Saprodi. Pejabat Distan Provinsi sebagai KPA dan Distan Kabupaten Bima sebagai PPK.

Bantuan sebesar Rp14,4 miliar itu diperuntukkan bagi 241 poktan di Kabupaten Bima. Namun yang riil diterima oleh Poktan diduga sebesar Rp9,3 miliar. Hal itu berdasarkan hasil penyidikan. Selain itu juga dilakukan audit oleh BPKP Provinsi NTB. Hasilnya ditemukan kerugian keuangan negara sebanyak Rp5,1 miliar.

Selama penyidikan, ditemukan juga semua persyaratan adminitrasi pencairan anggaran yang menjadi tanggung jawab poktan diduga dibuatkan langsung oleh pihak Distan (hanya formalitas) saja. Poktan diduga hanya diminta membuka rekening di bank terdekat dan menandatangani administrasi sudah dibuatkan oleh pihak dinas.

Distan secara sepihak juga menunjuk pihak ke III sebagai penyedia barang Saprodi tanpa sepengetahuan Poktan yang seharusnya Poktan punya kemandirian untuk membelanjakan dana yang diterimanya.

Sementara Poktan, UPT dan Distan diduga masing-masing mendapatkan aliran dana untuk program cetak sawah baru. Rinciannya diduga,  Rp 97.000 per hektar untuk para UPT, Rp112.000 perhektar untuk para Ketua Poktan dan Rp 36.000 per hektar untuk pihak Distan.

Penggunaan anggaran terindikasi tidak sesuai peruntukkan dan ada kekurangan volume pembangunan Saprodi yang mencapai Rp2,2 miliar. (uki)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...