Bersihkan Data Bermasalah, BPS Kerahkan Ribuan Petugas Lakukan Pendataan Regsosek

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) segera melakukan pendataan awal Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Pendataan ini akan dimulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November. Sebanyak 1.237  petugas akan dikerahkan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga Lobar.

Sebagai langkah persiapan pendataan itu, Senin, 19 September 2022 BPS menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten Pendataan Awal Regsosek “Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”. Hadir sebagai pemateri, Kepala BPS NTB Wahyudin, Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu, Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Martajaya dan Kepala Diskominfotik Ahad Legiarto sebagai moderator.

Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, tujuan utama pendataan awal Regsosek ini untuk mendapatkan satu data untuk program pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Karena selama ini kita tahu banyak data yang dipakai oleh kementerian/lembaga untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan misalnya,” ujarnya.

Wahyudin mencontohkan, Kementerian Sosial punya data sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya data sendiri, Kementerian Kesehatan juga punya data sendiri untuk BPJS kesehatan. Belum lagi Kementerian Ketenagakerjaan juga punya data sendiri untuk BPJS Ketenagakerjaan.

‘’Melalui pendataan  Regsosek ini, data-data ini bisa menjadi satu, supaya nanti tidak ada lagi data yang lain. Sehingga data inilah yang dipakai untuk program pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk seluruh kegiatan yang dilakukan kementerian/lembaga. Jadi satu data untuk semua,” ujarnya.

Menurutnya, berangkat dari hasil survei yang dilakukan terhadap program penanganan kemiskinan, banyak kegiatan dan anggaran yang digelontorkan, namun penurunannya minim. Di NTB misalnya, dari 13,83 persen menjadi 13,68 persen. Turun hanya 0,15 persen, selama enam bulan. ‘’Itu kenapa? Menurut hasil survei yang dilakukan, ditemukan banyak warga sudah mampu di desil 7,8 dan 9 namun masih masuk data penerima bantuan. Seharusnya mereka dikeluarkan,” katanya.

Sementara itu Kepala BPS Lobar Lalu Supratna mengatakan pihaknya sudah melakukan rekrutmen petugas. Di mana pihak kecamatan berkoordinasi dengan desa untuk rekrutmen. “Harapan kami ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk Lobar dan NTB, Indonesia,” jelas dia.

Ia menambahkan, sebelumnya dilakukan PSE (pendataan sosial dan ekonomi). Namun yang didata 40 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah. Data itu setelah diserahkan ke TNP2K, lalu diberikan ke semua kementerian/lembaga. Namun kementerian lembaga melakukan pendataan masing-masing, sehingga terjadilah seperti yang dikeluhkan, karena terlalu banyak data yang berseliweran.  (her)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...