Belum Ada Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Mataram (Suara NTB) – Meski sudah dinaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, hingga saat ini belum ada penyesuaian harga dari sektor ikutan, khususnya property. Harga rumah subsidi masih menggunakan harga yang berlaku sejak sebelum kenaikan harga BBM.

“Kami masih wait and see (menunggu dan melihat perkembangan),” kata Ketua Realestate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto di Mataram, Senin, 19 September 2022.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada sinyal dari pusat untuk penyesuaian kembali harga rumah subsidi. Justru yang menjadi pemikiran, kata Heri, adalah daya beli masyarakat sebagai imbas dari kenaikan harga BBM.

“Memang dilematis. Disatu sisi kalau tidak kita naikkan harga, harga bahan otomatis naik. Sementara kalau harga dinaikkan, daya beli masyarakat  juga lemah,” jelasnya.

Apalagi saat ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi pangsa pasar rumah subsidi, adalah yang tidak bangkable (tidak memenuhi ketentuan bank).  MBR ini, dijelaskan Heri, terdiri dari MBK yang fix income (pendapatan tetap) seperti ASN, non ASN, honorer. Ada juga yang non fix income seperi wirausaha, UMKM, pedagang kaki lima.

“Nah yang masih dominan sekarang ini adalah yang tidak bankable. Ditambah kondisi ekonomi seperti ini, yang awalnya bankable bisa jadi tidak bankable juga,” jelasnya.

Sampai saat ini, tambah Heri, pemerintah sedang mengkaji dilema menaikkan harga rumah subsidi. Harga yang berlaku masih Rp168 juta. Rumah subsidi buming tahun 2015, atau sekitar sejak tujuh tahun lalu.

Dalam bisnis property, dikenal dua hal. Sunrise dan sunset. Adakalanya buming, tiba-tiba tenggelam. Hal semacam ini menurutnya biasa dalam dunia usaha. Dulu tahun 2007 hingga awal 2014 , pernualan rumah komersih disebutnya sangat laku.

Karena itu, REI ditengah situasi ini menyarankan kepada seluruh anggota untuk fokus kepada perumahan komersil. Fenomena dibawah tahun 2014 akan kembali. Dikarenakan, dari sisi aturan jauh lebih fleksibel dibanding rumah subsidi yang aturannya dirasa sangat ketat.

“Rumah subsidi ini diatur seperti kontraktor. Campuran bahannya harus sekian, ukuran besinya harus sekian, kualitas bangunan juga ditentukan. Dengan mengedepankan kualifikasi projek pemerintah. tapi harga permeternya tidak pernah dikaitkan dengan harga pemerintah. misalnya, untuk bangun satu unit rumah, paling banter permeter kami bangun dengan harga Rp2,5 juta sampai Rp2,7 juta. Sementara harga prmeter provinsi sudah diatas Rp4 juta. Kalau dengan harga permeter Rp4 juta, kita mau pakai campuran berapa saja dan besi ukuran apa saja, tidak persoalan. Tapi kita disuruh kualifikasinya sama dengan itu, malah satuannya tidak bisa dinaikkan,” demikian Heri.

Karena itu, ia melihat potensinya, rumah komersil akan kembali buming meskipun ditengah ketatnya aturan pemerintah untuk rumah subsidi.(bul)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...