Kasus PMK di Dompu Meningkat, Pengendalian Belum Maksimal

Dompu (Suara NTB) – Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Dompu terus meningkat dari hari ke hari. Upaya pengendalian masih terpusat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pemberian vaksin dan pengobatan. Tapi lalu lintas ternak antar wilayah tetap jalan dan berdampak pada meluasnya penyebaran penyakit.

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu per 16 September 2022, jumlah kasus PMK di Kabupaten Dompu telah mencapai 758 ekor dan 164 ekor diantaranya terdeteksi pada hari itu. Jika sebelumnya, PMK ditemukan hanya di kecamatan Woja dan Dompu, kini sudah ditemukan di kecamatan Pajo dan Huu.

Upaya vaksinasi pada ternak yang berpotensi terjangkit PMK justru massif dilakukan jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu. Hingga 16 September 2022, vaksinasinya telah mencapai 29.924 ekor atau 10,15 persen dari 294.877 ekor total populasi ternak di Dompu. Diantaranya 29.610 ekor sapi, 304 ekor kerbau, dan 10 ekor babi yang sudah divaksin.

“Untuk upaya pencegahan dan penanganan secara teknis kitat tetap melaksanakan kegiatan (vaksinasi) dan pengobatan,” kata Ir Zainal Arifin, MSI yang mempersilahkan untuk konfirmasi BPBD selaku koordinator tim Satgas PMK.

Namun Zainal mengakui, jumlah kasus PMK di Kabupaten Dompu sisa 520 ekor dan yang sembuh sebanyak 249 ekor. Yang belum sembuh sejatinya sudah ditangani dan kondisinya membaik, tapi belum dikategorikan sembuh. Tapi ternak tersebut sudah bisa makan dan minum.

Sementara untuk sisa vaksin masih cukup untuk melakukan vaksinasi bagi ternak petani. Hanya saja, karena banyak ternak ini dilepas lias dan digembalakan, sehingga membutuhkan waktu untuk proses vaksinasinya. “Ini yang akan terus diedukasi, sambil turun tim melakukan vaksinasi,” kata Zainal.

Sekretaris BPBD Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP yang dihubungi terpisah mengatakan, penanganan bencana non alama PMK di Kabupaten Dompu kini sudah berubah statusnya seiring perkembangan kasus PMK dari status siaga darurat ke tangap darurat. Perubahan status ini tentunya akan diikuti dengan peningkatan kewaspadanan dan upaya – upaya pengendalian di lapangan.

BPBD bersama tim satgas termasuk di dalamnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kata Yani Hartono, terus berupaya melakukan upaya pengendalian. Ketika ada kasus baru, tim bersama dinas teknis turun melakukan pengobatan dan melakukan pengisolasian dari ternak yang sehat. “Ini selain upaya vaksinasi yang terus dilakukan setiap hari oleh Dinas Peternakan,” kata Yani Hartono.

Namun diakui Yani, upaya pengendalian lalu lintas ternak antar wilayah ini masih akan terus ditingkatkan koordinasinya. Karena hingga saat ini, lalu lintas ternak ini masih ditemukan. “Ini yang akan kita tingkatkan koordinasinya,” ungkapnya. (ula)





Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

0
Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan politik Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang keluar dari Partai Nasdem. PKS...

Latest Posts

Tanpa Nasdem, PKS Tetap Lanjutkan Duet Zul-Rohmi Jilid II

Mataram (suarantb.com)-PKS NTB sama sekali tidak terpengaruh dengan keputusan...

Presiden Jokowi Sebut Mandalika Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam...

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, NTB Perkuat Bela Beli Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan,...