Industrialisasi Hulu ke Hilir dari Kacamata Akademisi Hukum Keluarga

Prof. Atun Wardatun, Ph.D

(Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Mataram)

 

“Industrialisasi bukan program Gubernur, tetapi keharusan sejarah.” Demikian, closing statement dari Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah di acara road-show dan talk-show dengan Tema Millenial “Trigger Industrialisasi” di ASI Mbojo Kota Bima, Rabu, 14 September 2022.  Pernyataan Gubernur tersebut betul. Tidak ada pilihan memang.  Tiba-tiba kita sudah berada pada era 5.0 yang sebenarnya sudah post-industrial society.

Sederhananya menurut beliau, masyarakat kita ini  terbagi menjadi  masyarakat tradisional, masyarakat industrial, dan masyarakat digital. Industrialisasi adalah proses mengalihkan masyarakat tradisional menuju masyarakat industrial. Seperti apa gambarannya? Masyarakat tradisional yang mode of production-nya umumnya berburu dan bertani mengandalkan alat-alat tradisional pada proses produksi dan konsumsi. Oleh karenanya, prosesnya menjadi lama, nilai jualnya menjadi rendah dan ketersediaan makanan menjadi singkat. Masyarakat industrial membantukan atau bahkan menggantikan tenaga manusia dengan teknologi  sehingga produksi cepat dan harga meningkat. Pendeknya industrialisasi mengarahkan hal yang sebelumnya sulit, lambat, dan mahal menjadi mudah, cepat dan murah.

Peralihan dari masyarakat pertanian ke industri secara revolusioner sudah berlangsung sejak 3.0 pada saat komputer dan robot mulai diciptakan.  Selanjutnya babak digitalisasi dan internet 4.0 merasuk menerjang kehidupan manusia dengan sangat deras. Kemajuan teknologi informasi saat itu fokus pada bagaimana penemuan-penemuan teknologi yang semakin mempermudah manusia.

Namun disadari kemajuan teknologi menyodorkan jarak dengan kehidupan manusia. Lalu masyarakat 5.0  (society era) dihajatkan untuk mendekatkan  jarak itu dan menjadikan kesejahteraan manusia sebagai proyeksi sekaligus basis dari setiap langkah teknologi. Jadi jika sekarang di NTB masih bicara industrialisasi, mengalihkan masyarakat tradisional yang basis ekonomi kehidupannya dari pertanian sederhana kepada penggunaan alat-alat yang lebih maju (industri) untuk efektifitas produksi, sebenarnya terlambat. Tetapi langkah yang tertunda lebih baik daripada tidak sama sekali.

Industrialisasi bukan langkah yang mudah. Diperlukan kolaborasi pentahelix dan kajian transdisipliner yang sistematis dan memadai.  Industrialisasi juga bukan hal yang berdiri sendiri. Ada proses pembuka yang dalam tulisan ini disebut hulu (pra industrialisasi) dan arah dampak yang disebut hilir industrialisasi (post-industrialisasi) terutama berkaitan dengan bagaimana industrialisasi menjadi jawaban dari kompleksnya tuntutan hidup masyarakat. Bukan sebagai bagian dari masalah yang menambah panjang jalan mencapai society’s well-being. Dalam kolaborasi pentahelix itu, akademisi harus mengambil bagian, sesuai dengan latar belakang keilmuan dan keahlian masing-masing, secara langsung ataupun tidak langsung. Akademisi hukum keluarga atau studi keluarga yang mungkin dikesankan jauh dari isu industrialisasi juga bisa mengambil bagian. Bagaimana caranya? Berikut gambarannya!

Kolaborasi Pentahelix dan Psychological Block

 

Kolaborasi yang melibatkan lima kelompok strategis ini adalah kebutuhan mendesak dewasa ini.  Akademisi, pemerintah, media, masyarakat, dan pelaku usaha tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Akademisi mengkaji dan memberikan rekomendasi, pemerintah menindaklanjuti. Media mengatur jalannya informasi, masyarakat berpartisipasi aktif, dan pelaku usaha terus menjalankan  bisnis secara kreatif dan inovatif. Pelaku usaha juga menjadi sumber kajian, kebijakan, informasi dan dukungan bagi empat kelompok sebelumnya.

Akan halnya dengan industrialisasi, kolaborasi pentahelix ini adalah keniscayaaan. Berbicara industrialisasi dari kacamata program pemerintah saja tidak cukup tanpa gandengan tangan seluruh kelompok tersebut. Kolaborasi pentahelix ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, metode, strategi, dan komunikasi yang mendorong terwujudnya industrialisasi dalam bentuknya yang lebih menjawab kebutuhan kehidupan manusia dan nilai kemanusiaan.

Terlibatnya berbagai kelompok strategis ini dalam prosesnya mungkin nampak kompleks dan lebih sulit. Tetapi proses yang sulit jika dijalani sesuai dengan kaidahnya akan menghasilkan kegemilangan. Akademisi dari berbagai bidang dapat mengambil bagian. Mereka adalah kelompok cendikiawan yang harus membuka diri untuk berkolaborasi secara aktif-partisipatif dan berkontribusi untuk menjawab kompleksitas itu sendiri.

Jelaslah ketika bicara industrialisasi maka kajian transdisipliner yang menganalisa hulu dan hilir industrialisasi itu mutlak harus dilakukan.   Transdisipliner adalah lingkar lebih lanjut dari multidisipliner di dalam produksi ilmu pengetahuan.  Pada level multidisipliner, kajian hanya melibatkan mereka yang memiliki disiplin ilmu yang beragam secara integratif dan saling mempengaruhi. Sedangkan pada level transdisipliner para ilmuwan harus memastikan kajian mereka terejawantah ke dalam kebijakan yang implementatif. Oleh karenanya arah dari pengetahuan dan inovasi adalah pada produksi yang dapat dirasakan dayagunanya oleh masyarakat.

Tetapi upaya kolaboratif, kenyataannya, masih mendapatkan hambatan psikologis. Ego sectoral seringkali lebih terdepan dibandingkan dengan keinginan meretas masalah dari berbagai aspeknya. Sudah saatnya kolaborasi pentahelix ini terus didorong dengan memperbanyak ruang diskusi dan perjumpaan dan meluruhkan egoisme masing-masing.

Akademisi hukum keluarga misalnya bisa mengambil bagian pada hal-hal yang terkait dengan hulu industrialisasi yaitu memulai melentingkan kesadaran akan pentingnya industrialisasi ini dari unit terkecil kehidupan sosial yaitu keluarga. Demikian juga pada dampak dari industrialisasi yang menimbulkan perubahan sosial yang dahsyat. Disrupsi sosial pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan keluarga. Urbanisasi, peningkatan pendapatan, mobilitas sosial mau tidak mau berdampak bagi kehidupan keluarga. Ini semua harus diantisipasi dan dipersiapkan.

Ambil contoh dari proses industrialisasi yang paling sederhana. Mengarahkan masyarakat untuk tidak menjual hasil pertanian  sebagai bahan mentah tetapi sebagai  bahan siap saji dengan kemasan yang menarik  bukan perkara mudah. Singkong misalnya bisa diolah ke dalam berbagai panganan yang nilai jualnya lebih tinggi. Bambu yang terbuang begitu saja, bisa bernilai tinggi jika melibatkan kreativitas dan menggunakan mesin untuk memperbanyak produksi. Mendorong masyarakat untuk mau berkreasi berinovasi ini  selayaknya dilakukan secara sistematis serta terprogram. Keluarga menjadi pilihan strategis untuk memulai itu.

Terlebih dalam konteks masyarakat Bima  dengan budaya Mbojo misalnya yang masih sangat terobsesi dengan posisi sebagai abdi negara yang berseragam (ASN). Perpindahan dari  masyarakat tradisional ke masyarakat industrial tidak terjadi secara langsung dalam masyarakat Bima. Yang terjadi sesungguhnya adalah dari masyarakat agraris  menuju masyarakat birokratis di mana ASN dipandang jauh lebih menjanjikan mobilitas dan kesejateraan serta bergengsi ketimbang menjadi  pelaku usaha yang tidak memiliki seragam. Menuju masyarakat industri bagi mereka juga dihadang dengan psychological block yang rumit. Bagi masyarakat Bima ASN dan polisi serta militer lebih memiliki otoritas dengan pensil dan senjatanya (patalo ro bedi). Mereka lupa bahwa di balik pensil dan senjata, juga ada uang yang lebih powerful memberikan kuasa dan otoritas. Dan uang ini biasanya berada di bawah kendali pelaku usaha.  Dalam konteks masyarajat yang memiliki kesadaran seperti ini, maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan hulu dan hilir industrialisasi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Mengalihkan paradigma berpikir mereka perlu dilakukan dengan sistematis dan seksama. Pilihannya adalah menyasar keluarga sebagai basis bagi peningkatan kesadaran bahwa industrialisasi adalah tuntutan zaman bagi kehidupan yang lebih maju. Tentu saja dengan berbagai konsekuensi yang mengitarinya.

Kontribusi  Akademisi Hukum Keluarga melalui La Rimpu

 

Pekerjaan akademisi bukan hanya mengajar tetapi juga meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kontribusi bidang ilmu tertentu kepada aspek yang mungkin saja dinilai berjarak dari keahliannya dapat dilakukan jika terjadi integrasi yang apik antara tri dharma perguruan tinggi tersebut. Seperti hukum keluarga dengan industrialisasi yang tampak sekilas berjarak, bisa jadi bisa saling memasuki (permeable).

Pada tahun 2012 penulis melakukan penelitian untuk menyusun disertasi  dalam rangka memperoleh gelar doktor dari Western Sydney University, Australia. Penelitian itu fokus pada bagaimana tradisi pernikahan di Bima bisa mengungkap nilai-nilai sosial dan agensi (kapasitas bertindak) individual. Salah satu temuan menarik dari penelitian itu adalah terungkapnya tradisi ampa co’i ndai di mana perempuan Mbojo dapat berkontribusi di dalam pembayaran pernikahan mereka berupa co’i. Ini terjadi terutama jika laki-laki yang akan menjadi pasangan memiliki pekerjaan sebagai abdi negara baik sipil maupun militer. Tradisi ini mengungkap bagaimana ekspektasi budaya terhadap pekerjaan dan profesi yang “pantas dan bergengsi” untuk dipilih.

Temuan tersebut menjadi inspirasi bagi kami untuk mendorong kewirausahaan ketika akhirnya mendirikan Yayasan La Rimpu, 2017. La Rimpu adalah  singkatan dari Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan sebagai forum perjumpaan bagi perempuan Bima. Sekolah di alam terbuka yang bertemu di emperan rumah ini memilih projek pertamanya di Renda-Ngali, dua desa bersebelahan yang sering terlibat konflik sosial. Sekolah ini menyasar perempuan untuk menjadi tokoh di dalam perubahan empat level kehidupan: diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai sarjana hukum keluarga, saya meyakini bahwa perubahan dalam level yang terbesar harus dimulai dari individu dan unit terkecil.

Mengapa perempuan? Karna perempuan adalah sebenarnya pembentuk peradaban yang utama. Posisi mereka sebagai ibu mengharuskan mereka memiliki kompetensi personal dan sosial untuk mengarahkan generasi menjalani hidup sesuai tuntutan norma dan zaman. Mereka, bersama dengan pasangannya, adalah pendidik sekaligus role model utama dan pertama bagi anak-anaknya. Ini bukan hal yang mudah. Tugas menjadi orang tua rumit tetapi harus dijalani. Institusi keluarga dapat berjalan dengan baik untuk berkontribusi bagi kesejahteraan kehidupan sosial jika dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Di sinilah akademisi hukum keluarga harusnya berperan. Mendampingi dan ikut mengarahkan keluarga menjalankan fungsi tersebut.

Fokus utama la Rimpu adalah menjadikan perempuan peserta sekolah ini sebagai agen perdamaian. Perdamaian dalam arti yang luas. Dengan menggunakan nilai kearifan lokal tiga M: Manggawo (meneduhkan), Mahawo (mendinginkan) dan Marimpa (menginspirasi) La Rimpu juga mendorong para perempuan peserta sekolah ini mengenali potensi dirinya untuk menjadi inspirator bagi keluarga. Selain menyelesaikan modul, sebagai kegiatan ekstrakurikuler La Rimpu memiliki program yang disingkat CEGAT (Care, Entrepreneurship, Green, Art, Tourism). La Rimpu membekali ibu-ibu komunitas ini kesadaran terkait dengan kepedulian sosial, kewirausahaan, lingkungan, seni dan budaya, serta kepariwisataan. Kesemuanya itu adalah pre-requisite (syarat awal) bagi mulusnya peralihan era di dalam kehidupan manusia.

Khusus terkait dengan kewirausahaan yang merupakan salah satu layer dari industrilisasi, La Rimpu mengambil peran untuk meningkatkan kesadaran bahwa pilihan-pilihan hidup dan profesi beragam tersedia. Dengan kreatifitas dan inovasi dan menggunakan kemajuan teknologi, generasi millennial memiliki lebih banyak pilihan untuk dimasuki. Berdasarkan data generasi Z, yaitu mereka yang berumur  8-24 tahun adalah penduduk mayoritas saat ini (27.94%) dan akan menjadi penyumbang bonus demografi 2030 nanti di mana usia produktif akan mencapai 64%. Mereka bukan hanya trigger industrialisasi tetapi harus menjadi pelaku utama.

Tanpa kesadaran yang ditanamkan terlebih dahulu melalui keluarga terkait program industrialisasi, maka kesiapan masyarakat di dalam menghadapi proses peralihan era kehidupan ini tidak berjalan mulus. Industrialisasi perlu dipersiapkan dari hulu ke hilirnya dan akademisi hukum keluarga dapat mengambil peran yang signifikan untuk ini. (***)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...