57 Kades Baru di Bima Dipungut Biaya Rp2 Juta untuk Kegiatan Bimtek

Bima (Suara NTB) – Dugaan pungutan liar (pungli) kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Kali ini korbannya bukan warga, tapi 57 Kepala Desa (Kades) terpilih yang baru saja dilantik pada Bulan Agustus 2022 kemarin.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun Suara NTB, satu Kades diwajibkan  untuk menyetor uang sebesar Rp2 juta ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan alasan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Menanggapi hal itu, Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) DPMD Kabupaten Bima, Safriatna, membantah penarikan dana Rp2 juta itu dianggap pungli. Namun hal itu, kata dia untuk memudahkan 57 Kades yang akan melakukan Bimtek.

“Tidak benar ada Pungli, kami hanya memudahkan 57 Kades yang melakukan Bimtek,” katanya, Selasa, 13 September 2022.

Ia menjelaskan, Bimtek yang dilakukan DPMD menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan Pemerintahan Desa. “Dari surat ini, dipandang perlu melaksanakan peningkatan kapasitas melalui Bimtek,” katanya.

Ia menjelaskan Bimtek itu berkaitan dengan identitas pengaduan tindakan Kades atas pemberhentian perangkat desa diluar ketentuan peraturan UU, yang berdampak banyaknya sengketa tata usaha negara antara Kades dengan perangkat desa yang berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

“Tujuan dari bimtek ini hanya menjaga ketertiban antara Kades dengan Perangkat agar tidak ada masalah dalam dimasing-masing desa,” jelasnya.

Disamping itu, pelaksanaan Bimtek untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan peningkatan kapasitas. Hanya saja kegiatannya dilaksanakan secara bersama di tingkat Kabupaten dengan pembiayaannya secara mandiri oleh masing-masing desa.

“Kegiatannya digelar Rabu (7/9) dan Kamis (8/9) di salahsatu hotel di Kota Bima dibebankan pada APBDes,” ujarnya.

Terkait tarif yang dikenakan Rp2 juta, tambah dia, semuanya untuk kebutuhan Kades sebagai peserta aktif Bimtek, termasuk untuk fasilitas kamar hotel, makan, minum dan lainnya. “Tarif yang dikenakan semuanya untuk kebutuhan Bimtek,” pungkasnya. (uki)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...