Aksi Massa Tolak BBM Naik, Kantor DPRD Diduduki, Forkopimda Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Bima (Suara NTB) – Ratusan orang yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat menduduki kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu, 7 September 2022. Mereka menuntut dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi mengantisipasi dinamika pasca kenaikan harga BBM.

Pantauan Suara NTB, massa aksi menduduki kantor dewan, karena belum ada solusi dan titik temu terkait naiknya harga BBM, belum lama ini. Mereka mendesak agar anggota DPRD Kabupaten Bima juga menyikapi dan menolak agar BBM tidak dinaikkan.

Sebelumnya massa aksi menyampaikan orasi di depan halaman kantor DPRD. Mereka yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Beberapa setelah itu, langsung menuju ke ruang utama kantor DPRD untuk aundensi.

Massa aksi yang diterima Ketua DPRD, M. Putera Ferryandi S.IP didampingi Dandim 1608 Bima, Letkol. Muhammad Zia Ulhaq S.Sos dan Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi S.IK, menyampaikan aspirasi terkait naiknya harga BBM.

Menanggapi aspirasi massa aksi, Ketua DPRD, juga sepakat menolak naiknya harga BBM. Dan aspirasi serta tuntutan massa aksi akan disampaikan atau diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Sehari sebelumnya atau Selasa, 6 September 2022, jajaran Forkopimda Kabupaten Bima menggelar rakor di aula kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima. Membahas upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan menjaga situasi Kamtibmas pasca penetapan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengatakan selain membahas terkait kenaikan harga BBM, agenda Rakor bersama Forkompinda secara umum juga membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Bima.

“Tidak hanya soal kenaikan harga BBM. Tapi juga membahas kondisi kamtibmas wilayah hukum Kabupaten Bima,” katanya.

Pada rakor itu lanjut dia, pihaknya juga menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan konflik secara terintegrasi yang bertugas menangani konflik yang terjadi. Baik pada tahap pencegahan, penanganan maupun pasca konflik, juga para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses resolusi konflik tersebut.

“Nanti akan ada surat keputusan tentang Pembentukan tim dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas Tim dalam penanganan konflik yang terjadi,” katanya. (uki)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...