DPRD NTB Janji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM ke Presiden

Mataram (Suara NTB) – Gelombang unjuk rasa yang berasal dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan dari sejumlah perguruan tinggi di Mataram. Pada Senin, 5 September 2022 mengepung kantor DPRD Provinsi NTB untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.

Massa aksi mengecam keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Menurut mereka kebijakan tersebut tidak berpihak dengan kepentingan rakyat yang ekonominya masih belum pulih setelah terdampak Pandemi Covid-19. “Kami dengan tegas menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah,” kata Ketua IMM Muhammad dengan lantang.

Kemudian itu massa aksi dari PKC PMII Bali-Nusa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak. Selanjutnya mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran. Serta mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BBM bersubsidi.

“Kami turun bersama PKC PMII Bali-Nusra turun ke jalan ingin menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM bukanlah solusi. Kebijakan ini membuat rakyat sengsara. Kami meminta pemerintah pusat segera menurunkan harga BBM,” kata Ketua PKC PMII Bali-Nusra Herman Jayadi di hadapan massa aksi.

Diakui Herman Jayadi, dua tahun lamanya masyarakat sengsara karena pandemi covid-19. Ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya, tapi kini pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang tidak pro dengan rakyat ditengah situasi ekonomi yang masih belum menentu.

Massa aksi mahasiswa yang mengepung kantor wakil rakyat Udayana tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. Tanpa ragu Isvie menemui massa aksi tanpa sekat dengan para massa aksi pengunjuk rasa. Ia pun ikut duduk bersila dan meminta massa aksi agar tidak anarkis dan tetap santun dalam menyampaikan aspirasi.

“Atas nama lembaga saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada adik-adik yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat yang luar biasa ini,” katanya.

Isvie berjanji akan melanjutkan aspirasi dari massa aksi tersebut langsung ke pemerintah pusat yakni ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo. Sebab pihaknya di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga BBM, sehingga aspirasi penolakan dari masyarakat NTB itu akan disampaikannya ke pemerintah pusat.

“Terhadap tuntutan dari masyarakat NTB ini, segara akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Kami akan bersurat meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap-sikap dan kebijakan yang pro rakyat. Saya akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik,” pungkasnya. (ndi)