Desa Wisata Jadi Laboratorium Pengembangan SDM Pariwisata

0

Praya (Suara NTB) – Keberadaan desa-desa wisata diharapkan tidak hanya menjadi faktor pendorong perkembangan sektor pariwisata dalam arti luas, tetapi juga bisa menjadi pusat studi atau laboratorium pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata. Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, berbagai jenis pelatihan sekarang lebih diarahkan dilaksanakan di desa-desa wisata yang ada di daerah ini.

“Kalau sebelum-sebelumnya pelatihan-pelatihan lebih sering dilaksanakan di hotel-hotel. Nah, kalau sekarang tidak, kita upaya pelatihan-pelatihan utamanya pelatihan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dilaksanakan di desa-desa wisata,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H. Lendek Jayadi, kepada Suara NTB, Jumat, 2 September 2022.

Langkah ini, selain untuk menghidupkan desa-desa wisata yang ada, juga untuk mendorong pengembangan kualitas SDM desa wisata itu sendiri. Sehingga tidak hanya desanya saja yang berkembang, kualitas SDM para pelaku dan pengelola desa wisata tersebut juga ikut berkembang. Dengan begitu, fungsi desa wisata sebagai pusat studi dan pengembangan SDM pelaku wisata bisa berjalan.

Tidak hanya itu, lanjut Lendek, kegiatan-kegiatan magang ataupun praktik kuliah lapangan (PKL) dari perguruan tinggi ataupun sekolah pariwisata yang masuk ke Loteng, sekarang lebih banyak ke desa-desa wisata. Tidak lagi di kantor atau instansi pemerintah. Karena di desa wisata itulah mahasiswa maupun siswa bisa belajar langsung terkait pariwisata.

Daripada magang atau PKL di kantor instansi pemerintah. “Banyak perguruan tinggi maupun SMK pariwisata yang mengajukan PKL di Loteng dan kita arahkan langsung ke desa-desa wisata. Tidak lagi di kantor. Ini juga salah satu cara kita untuk lebih mengenalkan desa wisata. Sekaligus menjadi wahana pembelajaran,” ujarnya.

Diakuinya, dari 60 lebih desa wisata yang ada di Loteng masih sebagian kecil yang bisa berkembang. Sisanya lebih banyak yang kesulitan untuk berkembangan. Salah satu hambatanya ialah kekurang mampuan pengelola desa wisata dalam mencari potensi serta produk khas yang bisa dijual sebagai daya tarik wisata.

Dalam hal ini, tentu tidak bisa semuanya diserahkan kepada pengelola desa wisata. Peran aktif serta dukungan dari pemerintah desa sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga, pemerintah desa memiliki andil besar dalam menentukan maju dan berkembangannya desa wisata tersebut. “Harapan kita, dukungan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata bisa lebih besar lagi. Dan, harus berkelanjutan,” imbuh Lendek. (kir)