Mataram (Suara NTB) – Seluruh Pegawai Sipil Negara (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan melakukan pemutakhiran data mereka di aplikasi MySPAK Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di aplikasi ini, PNS/ASN bisa memperbaharui data yang miliki, seperti data pribadi dan keluarga, alamat, pendidikan, jenjang kepangkatan hingga golongan.
Untuk itu, BKN melakukan evaluasi terkait progres Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) PNS/ASN di Pemprov NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa, 30 Agustus 2022. Koordinator Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Non PNS pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN Andi Ibrahim, menjelaskan, PNS/PNS diberikan akses kewenangan untuk bisa melihat dan mengevaluasi data sesuai kondisi sekarang ini.
‘’Seperti data diri, alamat, masa jabatan, pangkat/golongan, apakah sudah sesuai atau belum. Dan mereka bisa memperbarui data yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan di dalamnya,’’ terangnya pada Suara NTB, kemarin.
Menurutnya, pembaharuan data ASN/PNS ini sudah berjalan sejak tahun 2021. Untuk itu, pihaknya melakukan evaluasi terhadap progres PDM di seluruh pemerintah daerah di NTB. Evaluasi ini dilakukan secara berjenjang, yakni sejak mereka mulai mengisi, nanti dievaluasi oleh satuan kerja, organisasi perangkat daerah hingga BKN.
‘’Artinya data-datanya itu yang kami butuhkan. Karena data ini tidak hanya milik BKN, tapi milik bersama. Dan ASN atau PPPK itu sebagai pemilik data. Jadi intinya, ASN itu harus tahu mengenai datanya secara keseluruhan. Jika ingin menanyakan data, cukup hanya dengan login ke aplikasi yang ada, karena itu haknya,’’ tambahnya.
Meski demikian, ungkapnya, pihaknya tidak menutup mata, jika banyak ASN/PNS yang belum memahami cara memperbaharui datanya, karena banyak yang juga gagap teknologi (gaptek). Terhadap ASN/PNS yang gaptek ini, pihaknya meminta pada petugas yang lebih paham untuk membantu, sehingga proses pembaharuan data ini seperti diharapkan. Meski di satu sisi, pemerintah sudah menggaungkan transformasi digital, literasi digital, namun masih banyak yang belum paham. ‘’Beda halnya dengan generasi milenial yang paham teknologi yang berkembang sekarang ini. Untuk itu, kami mengharapkan terhadap mereka yang gaptek diharap bisa dibantu oleh petugas yang memahami,’’ ujarnya. (ham)
