Disnakertrans NTB Beberkan Modus Ijon pada Perekrutan CPMI

PENANGGULANGAN Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tidak hanya menjadi tugas Disnakertrans Provinsi NTB, tetapi juga lintas sektoral. Kuncinya adalah kolaborasi dalam mengedukasi dan mendesiminasi warga agar bisa mengakses kesempatan kerja luar negeri secara benar dan prosedural. Aparat Pengawas Ketenagakerjaan bersama stakeholder terkait lainnya, termasuk Pemerintah Desa dan Dusun harus terus menerus tanpa lelah dan masif mengedukasi warga dan tidak boleh kalah dari calo atau mafia.

Mencegah terjadinya kasus PMI non prosedural, pemerintah perlu secara masif memberikan informasi dan edukasi tentang bekerja di luar negeri kepada masyarakat. Fungsi bidang pengawasan dan bidang penempatan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan.

Kadisnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi foto bersama para pemateri dalam FGD Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan. (Suara NTB/ist)

‘’Harus ada kolaborasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dan Kabupaten Kota, hingga desa dan dusun, melibatkan stakehorlder terkait, yaitu: BP2MI, TNI-Polri, Dinas Sosial, BP3AKB, Imigrasi dan NGO yang konsens terhadap buruh migran indonesia,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Proses Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022 di Hotel Aruna Senggigi, beberapa hari lalu.

Peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting, terutama di desa dan dusun dalam memberikan edukasi kepada warganya agar tidak berangkat dengan jalur non prosedural. Orang yang berangkat ke luar negeri seringkali tidak diikuti informasi yang memadai.

Bahkan tahun 2022 ini, muncul modus baru dimana calo dalam merekrut CPMI ke desa-desa dengan menggelontorkan  uang ijon sebesar Rp5 juta sampai Rp10 juta per orang. Modus calo datang bawa uang menjadi strategi mereka untuk menarik minat dari para CPMI dan keluarganya. Padahal uang yang diberikan tersebut, pada akhirnya akan diganti oleh PMI.

‘’Terlebih tanpa memerlukan dokumen administrasi perjalanan, karena semuanya diurus oleh calo dan jaringannya, ditambah iming iming gaji tinggi yang akan diterima setelah bekerja nanti sangat menggiurkan bagi CPMI kita,’’ ungkap Gede Aryadi.

Modus ini membuat CPMI lebih percaya kepada calo daripada petugas, terlebih bagi mereka yang belum memiliki informasi yang memadai tentang peluang kerja luar negeri. Selain itu, berikut prosedur dan perusahaan resmi yang punya izin rekrut dan job order serta risiko yang akan dihadapi di negara penempatan nantinya.

‘’Sebaliknya dengan uang yang diterima diawal,  CPMI kita malah beranggapan mendapatkan majikan yang baik dan royal, karena belum kerja saja sudah dapat uang,’’ ungkapnya.

Padahal uang “fit” tersebut merupakan jerat awal bagi CPMI, karena kenyataannya nanti setelah di negara penempatan, mereka akan diekploitasi dan disiksa, bekerja tanpa mengenal batas waktu, bahkan tidak digaji karena majikan sudah membayar upah atau gaji kepada calo dan mafia di awal.

‘’Permasalahan PMI ini menyangkut masalah nyawa manusia. Karena itu, kita harus bersinergi bersama untuk mencari solusi setiap permasalahan PMI baik dari hulu hingga ke hilir, termasuk bagaimana kita bisa mengamputasi langkah para calo ini, dengan membentengi warga kita pemahaman yang baik tentang kesempatan kerja luar negeri,’’ paparnya.

Di hulu, informasi terkait pasar kerja luar negeri, data mengenai job order dan P3MI yang resmi akan dibuat lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat dengan cara membentuk Fasilitas Pusat Informasi Migran pada Desa Desimigratif Mandiri.

‘’Kami akan bentuk Pusat Informasi Migran di Desimigratif Mandiri sebagai pioner untuk mensosialisasikan dan mengedukasi warga mengenai informasi tentang pasar kerja luar negeri. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas Pemerintah Desa yang tercantum di UU No. 18 Tahun 2017,’’ tutupnya. (*)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban...

0
Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda Turki. Sejauh ini belum ada laporan WNI yang meninggal dunia akibat gempa ini.Duta Besar RI...

Latest Posts

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban WNI

Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda...

2022, Bank NTB Syariah Bukukan Laba Rp177 Miliar

KINERJA Bank NTB Syariah terus meningkat sejak konversi dari...

Koperasi BGL Berhasil Uji Coba Beras Porang

KOPERASI Porang Berkah Gumi Lombok (BGL) Kabupaten Lombok Utara,...