40 Parpol Mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 telah resmi ditutup KPU pada Minggu, 14 Agustus 2022 pukul 23:59 WIB. Sampai dengan batas akhir pendaftaran itu, tercatat 40 partai politik sudah resmi melakukan pendaftaran.

Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Teknis, Zuriati yang dikonfirmasi Suara NTB pada Senin, 15 Agustus 2022 menyampaikan bahwa sampai saat ini KPU RI masih melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran parpol-parpol tersebut.

“KPU baru sampaikan data sementara, 24 parpol yang sudah dinyatakan diterima, artinya berkasnya lengkap, dan status parpol yang lainnya kami masih menunggu dari KPU, karena sekarang masih terus dilakukan pengecekan,” jelas Zuriati.

Pada proses pendaftaran ini, KPU hanya mengecek kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran. Jika berkasnya dinyatakan lengkap maka pendaftaran parpol yang bersangkutan dinyatakan diterima. Tapi jika dinyatakan tidak lengkap, maka pendaftaran parpol tersebut statusnya tidak dapat diterima.

Parpol-parpol yang dinyatakan diterima pendaftarannya kemudian berhak untuk melaju ketahanan berikutnya yakni tahapan verifikasi administrasi yang akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, sampai ke daerah, Provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau kita di KPU Provinsi dan kabupaten/kota nanti menunggu data yang dikirim oleh KPU RI untuk dilakukan verifikasi administrasi terkait dengan persyaratan parpol. Setelah menyelesaikan verifikasi administrasi kita laporkan ke KPU RI dan dikeluarkan berita acara hasil verifikasi administrasi, apakah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak,” ujarnya.

Bagi parpol yang dinyatakan belum memenuhi syarat dari hasil verifikasi administrasi tersebut. KPU masih memberikan kesempatan kepada parpol yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan dan nanti KPU kembali melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan.

“Setelah selesai verifikasi administrasi, ada ketentuan lagi yaitu bagi partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau PT cukup sampai diverifikasi administrasi saja. Sementara partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau partai baru, dia akan lanjut ke tahap verifikasi faktual,” jelasnya.

Persyaratan yang akan verifikasi faktual itu akan antara lain, untuk tingkat pengurus Provinsi mulai dari struktur kepengurusan, kemudian keberadaan kantor, serta keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusannya. Verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota juga sama.

“Hanya saja ada tambahan untuk kabupaten/kota yakni verifikasi faktual keanggotaan partai. Nanti sampel nama-nama anggota parpol yang akan diverifikasi faktual ditentukan langsung dari KPU RI. Setelah ada kesempatan perbaikan, kemudian kita rekap secara berjenjang, nanti KPU RI yang memutuskan apakah parpol tersebut dapat jadi peserta pemilu atau tidak,” pungkasnya.

Adapun 24 Parpol yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap yakni: 1. PDI Perjuangan (PDIP), 2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), 5. Partai NasDem, 6. Partai Bulan Bintang (PBB), 7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 8. Partai Garuda, 9. Partai Demokrat, 10. Partai Gelora, 11. Partai Hanura, 12.Partai Gerindra, 13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 14. Partai Golongan Karya (Golkar), 15. Partai Amanat Nasional (PAN), 16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 18. Partai Buruh, 19. Partai Ummat, 20. Partai Republik, 21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), 22. Partai Republiku Indonesia, 23. Parsindo, dan 24. Partai Republik Satu

Sementara 16 parpol yang sedang dalam pemeriksaan berkas yakni: 1. Partai Reformasi, 2. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), 3. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), 4. Partai Kedaulatan Rakyat, 5. Partai Berkarya, 6. Partai Indonesia Bangkit Bersatu, 7. Partai Pelita, 8. Partai Kongres, 9. Partai Karya Republik (PAKAR), 10. Partai Bhineka Indonesia, 11. Partai Pandu Bangsa, 12. Partai Perkasa, 13. Partai Masyumi, 14. Partai Damai Kasih Bangsa, 15. Partai Pemersatu Bangsa, dan 16. Partai Kedaulatan. (ndi)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...