APTI Apresiasi Gubernur NTB Memberi Perlindungan Petani dan Buruh Tani Tembakau

DISNAKERTRANS Provinsi NTB melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok mengadakan kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DBHCHT) di Hotel Grand Legi, Kamis, 11 Agustus 2022.

Sebanyak 40 orang peserta yang merupakan tenaga kerja dari berbagai perusahaan dan asosiasi petani tembakau (APTI), juga petani tembakau hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Kadisnakertras NTB, I Gede Putu Ariyadi mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan peserta Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DBHCHT) di Hotel Grand Legi, Kamis, 11 Agustus 2022. (Suara NTB/ist)

Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H dalam sambutannya mengatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi faktor yang paling utama dalam setiap aktivitas kehidupan dan bisnis. Sebab tanpa menerapkan standar K3,  bukan hanya dapat menimbulkan kerugian materi, hambatan dalam bekerja,  inefisiensi sumber daya dan rendahnya produktivitas. Tetapi juga bisa berakibat timbulnya kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa setiap orang yang ada di tempat kerja.

Untuk menghindari hal itu, maka setiap aktivitas usaha wajib menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3.

Di dalam UU tersebut, telah diatur secara detail tentang bagaimana setiap usaha harus dijalankan agar memberikan rasa aman dan nyaman pada setiap orang yang ada di tempat kerja tersebut, serta terbebas dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat lingkungan kerja yang kurang higienis.

Ia menyebut selama ini masih kerap terjadi kecelakaan kerja maupun kerugian yang timbul akibat belum diimplentasikannya sistem manejemen K3 di perusahaan. Misalnya belakangan ini beruntun terjadi kebakaran.

Kecelakaan kerja terjadi menurut Aryadi sebagai pertanda pemahaman pekerja dan perusahaan tentang arti pentingnya K3 masih rendah.

Hal tersebut antara lain tergambar dari kenyataan yang kita lihat sehari hari. Misalnya, para pekerja saat bekerja masih banyak yang tidak secara disiplin mau menggunakan alat pelindung diri, atau belum semua perusahaan memiliki SOP ketika bekerja diarea yang beresiko tinggi, bahkan dalam hal yang paling sederhana. Masih ada badan usaha atau kantor pemerintah yang belum memiliki alur evakuasi ketika terjadi bencana.

Demikian juga dari aspek sanitasi, masih ada perusahaan yang belum menyediakan akses air bersih, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas kaum disabilitas, pro gender dan lain-lain.

Dari sisi perilaku pekerja, kata mantan Irbansus Provinsi NTB ini, masyarakat belum menjadikan aspek keselamatan dan kerja sebagai budaya dan kebutuhan.

‘’Kondisi ini tidak boleh kita biarkan. Terlebih saat ini NTB dan ke depan menjadi destinasi super prioritas yang banyak dikunjungi para tamu dan investor. Maka  kalau kita ingin NTB menjadi daerah yang ramah wisatawan dan ramah investasi, maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus benar-benar dibudayakan,” ajaknya.

Dalam sesi diskusi, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, L. Sahabudin yang hadir pada pelatihan tersebut  menanyakan berapa jumlah DBCHT yang dikelola  Disnaker dan digunakan untuk apa saja.

Sebab ia mengaku sejak awal perjuangan mendapatkan DBCHT, pihaknya selaku Ketua Asosiasi pernah bersurat ke Presiden agar dana itu benar-benar dialokasikan untuk bisa dinikmati langsung oleh para petani dan buruh tani tembakau.’’ Tetapi kenyataannya selama ini hal tersebut belum terwujud,’’ ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut mantan Kadiskominfotik NTB itu menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini mengelola DBCHT sekitar Rp5 miliar. Dari dana tersebut, sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, aloakasi DBCHT di Disnakertrans NTB  digunakan untuk 5 program pemberdayaan tenaga kerja mandiri, terutama untuk petani dan buruh tani tembakau beserta keluarganya, yaitu :

Pertama, pemberian perlindungan sosial berupa asuransi jamsostek kepada 10 ribu petani dan buruh tani tembakau yang kurang mampu.

Kedua, pemberian bantuan modal usaha mandiri berupa peralatan untuk berwira usaha kepada kelompk usaha petani/buruh tani tembakau bersama keluarganya/ putra-putrinya yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan usaha. Tahun ini terdapat 18 kelompok usaha yang diberikan  bantuan peralatan.

Ketiga: kegiatan pelatihan kerja dan pendampingan wira usaha bagi petani/buruh tani atau putra-putrinya.

Keempat: peningkatan sarana prasaba pelayanan K3 di Pulau lombok  dan pulau sumbawa, termasuk pelayanan kesehatan gratis kepada petani dan buruh tani tembakau yang secara berkala dikunjungi oleh dokter dan petugas medis dari Balai K3 Pulau Lombok.

Kelima :Pemberdayaan PMI purna dan keluarganya, khususnya keluarga petani/buruh tani tembakau yang pernah menjadi, dalam bentuk pemberian bantuan peralatan usaha.

Mendengar paparan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, L. Sahabudin mengapresiasi langkah Disnakertrans Provinsi NTB yang memberikan perhatian besar kepada petani dan buruh tani tembakau.

‘’Selama ini, petani tembakau banyak memberikan sumbangan PAD ke pemerintah. Tapi belum pernah kami diberikan perhatian yang besar. Ini pertama kalinya, keselamatan kami dalam bekerja diperhatikan. Karena itu kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Kami juga berterima kasih kepada Pak Kadis karena telah memberikan perlindungan kepada 10.000 petani kami. Dan kalau bisa, program ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, juga semakin diperbanyak yang mendapatkan perlindungan ini,’’ sarannya.

L. Sahabudin juga berjanji akan ikut memperjuangkan agar perlindungan sosial dan bantuan wira usaha itu, terus ditingkatkan sehingga bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Berbeda dengan Sahabudin, pengusaha springbed yang mempekerjakan 200 karyawan, dan pengusaha industri las di Lombok Barat, Saifullah berharap petugas Disnakertrans lebih sering mengunjungi perusahaan untuk membina dan perusahaan dan para pekerja dalam mengamalkan K3. “Terus terang, baru kali ini kami merasa mendapat pencerahan yang gamblang bagaimana semestinya melaksanakan bisnis yang sehat,” ujar Saiful.

Merespons harapan tersebut, Kadisnakertrans mengakui jika selama ini kunjungan ke perusahaan masih sangat terbatas dilakukan. Hal itu kerena keterbatasan jumlah personel yang dimiliki, di samping masalah inovasi dan kreativitas petugas dalam menjalankan fungsinya.

Namun ia berjanji mulai akhir Bulan Agustus 2022, pihaknya akan  melaunching  pelayanan atau Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan secara mobile dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

“Kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus  melakukan upaya-upaya preventif guna menghindari sengketa hubungan industrial yang merugikan kita semua,” terangnya.

Di dalam mobil klinik konsultasi ketenagakerjaan itu, terang Aryadi akan ditugaskan tim terpadu yang terdiri dari pejabat pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan, mediator dan penguji/ petugas K3. Termasuk menyertakan BPJamsostek untuk rutin turun ke perusahaan dan badan usaha untuk memberikan pembinaan sekaligus asistensi kepada pengusaha  dan juga para pekerja, termasuk bagaimana menerapkan Sistem Managemen K3 dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan harmonis.(*)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...