Rawan Pungli, DPRD Lotim Minta Dispar Benahi Objek Wisata

Selong (Suara NTB) – Banyaknya objek wisata yang disinyalir rawan praktik pungutan liar (pungli) harus segera disikapi oleh Dinas Pariwisata (Dispar). Ketua DPRD Lotim, Murnan, meminta Dispar tidak tutup mata. Jajaran Dispar segera melakukan pemetaan dan penataan objek wisata.

Menjawab Suara NTB, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini mempertanyakan kemana Dispar selama ini. Dispar dianggap baru sadar tentang potensi besar yang ada di Lotim yang bisa menghadirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  namun justru bocor dengan praktik pungli.

Menurut Murnan, langkah yang harus dilakukan adalah segera merapikan persoalan yang ada di objek-objek wisata. Data-data yang menyangkut tata kelola objek wisata tersebut dibenahi dengan baik. “Apa yang perlu dibenahi dan dilakukan segera kalau mau mendapatkan PAD,” paparnya

Selama ini, PAD Lotim dari sektor parwisata hanya bersifat parsial. Informasi mengenai keberadaan ratusan objek wisata yang potensial menjadi sumber PAD ini diharapkan segera dibenahi dengan baik. “Jangan dikomentari. Dibenahi saja. Karena tukang komentar itu DPRD,” ucapnya.

Dispar harus segera memperbaiki kinerja. Dispar bisa memilih mana saja yang bisa diperbaiki dan mana yang harus dibenahi. “Silakan diperbaiki saja terhadap destinasi, industri wisata, tata kelola wisata dan lainya sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ucapnya.

Sebelumya Sekretaris Dinas Pariwisata Lotim, Widayat mengatakan telah meminta aparat kepolisian untuk memonitor dan memantau adanya indikasi pungutan liar di sejumlah objek wisata. Dispar Lotim sampai saat ini hanya mengelola 13 lokasi objek wisata. Selebihnya belum dikelola. Ada yang resmi dikelola pihak lain, seperti kelompok sadar wisata dan lainnya.

Pungutan pada objek wisata yang legal itu katanya harus memenuhi lima syarat minimal. Di antaranya, jelas siapa pengelolanya, jelas pembayarannya, jelas menyetornya. Tiket masuk yang dibayar pengunjung harus diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai tanda sah dilakukan pungutan terhadap aktivitas wisata di objek wisata tersebut.

Kepala Bapenda Lotim, Muhammad Azlan mengakui tiket-tiket masuk objek wisata yang diporporasi masih sangat minim. Jumlah PAD yang diperoleh dari Dispar pun sejauh ini masih sangat minim. (rus)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...