Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah mencabut moratorium pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, menyusul  seiring dipenuhinya permintaan Pemerintah Indonesia. Pemberangkatan pekerja ke luar negeri dipastikan zero cost atau tanpa biaya. Masyarakat diingatkan tidak diiming-imingi rajuan manis para calo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan membenarkan, pemerintah telah mencabut moratorium pengiriman PMI ke Negeri Jiran itu. Pasalnya, Pemerintah Malaysia telah memenuhi hak-hak atau permintaan yang diminta Pemerintah Indonesia terkait sistem perekrutan menggunakan one channel system atau sistem satu kanal.

Pencabutan moratorium tersebut lanjutnya, secara otomatis puluhan CPMI asal Kota Mataram yang tertunda pemberangkatan sebelumnya akan diberangkatkan. Disnaker telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan paspor ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. “Kita sudah keluarkan rekomendasi untuk penerbitan paspor,” kata Rudi.

Meskipun telah diterbitkan rekomendasi tetap akan dilakukan verifikasi lagi. Pemberangkatan maupun penempatan PMI menjadi kewenangan Balai Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Rudi menegaskan, pemberangkatan PMI bekerja ke luar negeri tanpa dipungut biaya apapun. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menanggung biaya tiket dan lain sebagainya. Artinya, pekerja hanya melengkapi persyaratan administrasi dan kondisi kesehatan. “Pokoknya yang penting sehat dan administrasi lengkap. Urusan tiket pesawat dan lain sebagainya ditanggung,” terangnya.

Tidak adanya biaya pemberangkatan PMI bekerja ke luar negeri akan disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat juga diingatkan tidak mudah diiming-imingi oleh rayuan calo seperti gaji besar dan lain sebagainya. Rudi menyarankan agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.

Seperti diketahui, moratorium pengiriman PMI ke Malaysia dilatarbelakangi tidak sesuainya pemenuhan perekrutan PMI sesuai kesepakatan dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Dalam MoU tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi Malaysia dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia. Satu dari lima kriteria tersebut yakni, memastikan penerapan sistem penempatan satu kanal yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, menempatkan dan mempekerjakan PMI ke Malaysia, serta memastikan bahwa mekanisme lainnya tidak diperbolehkan. (cem)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...