Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah mencabut moratorium pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, menyusul  seiring dipenuhinya permintaan Pemerintah Indonesia. Pemberangkatan pekerja ke luar negeri dipastikan zero cost atau tanpa biaya. Masyarakat diingatkan tidak diiming-imingi rajuan manis para calo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan membenarkan, pemerintah telah mencabut moratorium pengiriman PMI ke Negeri Jiran itu. Pasalnya, Pemerintah Malaysia telah memenuhi hak-hak atau permintaan yang diminta Pemerintah Indonesia terkait sistem perekrutan menggunakan one channel system atau sistem satu kanal.

Pencabutan moratorium tersebut lanjutnya, secara otomatis puluhan CPMI asal Kota Mataram yang tertunda pemberangkatan sebelumnya akan diberangkatkan. Disnaker telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan paspor ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. “Kita sudah keluarkan rekomendasi untuk penerbitan paspor,” kata Rudi.

Meskipun telah diterbitkan rekomendasi tetap akan dilakukan verifikasi lagi. Pemberangkatan maupun penempatan PMI menjadi kewenangan Balai Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Rudi menegaskan, pemberangkatan PMI bekerja ke luar negeri tanpa dipungut biaya apapun. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menanggung biaya tiket dan lain sebagainya. Artinya, pekerja hanya melengkapi persyaratan administrasi dan kondisi kesehatan. “Pokoknya yang penting sehat dan administrasi lengkap. Urusan tiket pesawat dan lain sebagainya ditanggung,” terangnya.

Tidak adanya biaya pemberangkatan PMI bekerja ke luar negeri akan disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat juga diingatkan tidak mudah diiming-imingi oleh rayuan calo seperti gaji besar dan lain sebagainya. Rudi menyarankan agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.

Seperti diketahui, moratorium pengiriman PMI ke Malaysia dilatarbelakangi tidak sesuainya pemenuhan perekrutan PMI sesuai kesepakatan dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Dalam MoU tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi Malaysia dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia. Satu dari lima kriteria tersebut yakni, memastikan penerapan sistem penempatan satu kanal yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, menempatkan dan mempekerjakan PMI ke Malaysia, serta memastikan bahwa mekanisme lainnya tidak diperbolehkan. (cem)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban...

0
Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda Turki. Sejauh ini belum ada laporan WNI yang meninggal dunia akibat gempa ini.Duta Besar RI...

Latest Posts

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban WNI

Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda...

2022, Bank NTB Syariah Bukukan Laba Rp177 Miliar

KINERJA Bank NTB Syariah terus meningkat sejak konversi dari...

Koperasi BGL Berhasil Uji Coba Beras Porang

KOPERASI Porang Berkah Gumi Lombok (BGL) Kabupaten Lombok Utara,...