DKP NTB Terjunkan Polsus, Identifikasi Keluhan Limbah Tambak Udang di Kayangan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menerjunkan Polisi Khusus (Polsus) ke kawasan tambak udang di sekitar Kayangan Kabupaten Lombok Utara, setelah mendapat laporan keluhan warga. “Kita turunkan Polsus untuk mengecek pembuangan limbah udang sembarangan, bersama Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini tim turun,” kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan NTB, Muslim, ST, M.Si, Selasa, 9 Agustus 2022.

Keluhan masyarakat direspon langsung untuk memastikan bahwa aspek kesesuaian ruang, aspek pengelolaan limbah kegiatan usaha harus berjalan beriringan. Laporan yang diterima dari masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara, disebutkan krapas udang hasil budidaya yang dibuang sembarangan ke laut mengakibatkan pencemaran. “Dikeluhkan warga karena bau,” katanya.

Diturunkannya Polsus bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB adalah untuk mengecek UKL, UPL dari tambak udang di sana seperti apa. Kata Muslim, urusan tambak udang dalam pelaksanannya di daerah tidak menjadi urusan langsung provinsi. Dalam konteks perizinan tambak, mengikuti RTRW kabupaten. Pengusaha tetap mendapatkan izin perusahaan perikanan, namun pemenuhan komitmennya di kabupaten.

“Dia bayar apapun di sana (di kabupaten setempat). Tapi kegiatan usaha apapun yang ada di daerah kabupaten/kota, saya pikir juga menjadi bagian provinsi. Jadi kalau ada keluhan di kabupaten/kota, kita tetap turun sepanjang provinsi bisa hadir memberikan pelayanan, memediasi dan komunikasi dalam mewujdukan ekosistem yang baik, tidak ada dikotomi mana peran provinsi, mana peran kabupaten/kota,” imbuhnya.

Muslim menambahkan, diturunkannya Polsus ke wilayah tambak udang di Kayangan, salah satunya juga untuk mengecek penggunaan air laut oleh perusahaan tambak dimaksud. Penggunaan air laut dalam aktivitas budidaya untuk kegiatan komersil di darat, terhitung ada nilainya.

“Air laut ini punya nilai tambah. Seharusnya air laut yang digunakan dibayar. Dan itu kewenangan provinsi. Dalam Perda V tahun 2018 tentang retribusi daerah sudah ada ukuran permeter kubik pemanfaatnnya, ada retribusi yang harus masuk ke daerah. Ini yang kita sosialisasikan mungkin juga ada yang belum paham,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah S.E., M.Sc., juga menerima keluhan masyarakat dari aktivitas tambak udang di Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Selasa, 26 Juli 2022. Gubernur saat itu juga meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB untuk menyelesaikan keluhan masyarakat tersebut.

Keluhan masyarakat didasari persoalan air limbah tambak serta pengelolaan emisi, lantaran para petani tambak udang menggunakan mesin diesel. petambak udang juga belum mengantongi dokumen pengelolaan lingkungan. Padahal, dokumen pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mengelola lingkungan tempat para petani tambak udang berusaha. (bul)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban...

0
Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda Turki. Sejauh ini belum ada laporan WNI yang meninggal dunia akibat gempa ini.Duta Besar RI...

Latest Posts

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Turki, Dubes Lalu Iqbal: Tidak Ada Korban WNI

Mataram (Suara NTB) - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda...

2022, Bank NTB Syariah Bukukan Laba Rp177 Miliar

KINERJA Bank NTB Syariah terus meningkat sejak konversi dari...

Koperasi BGL Berhasil Uji Coba Beras Porang

KOPERASI Porang Berkah Gumi Lombok (BGL) Kabupaten Lombok Utara,...