Disnakertrans NTB Hadirkan Lima Program Pemberdayaan Tenaga Kerja dari DBHCHT

KESEJAHTERAAN petani dan buruh tani tembakau menjadi perhatian besar dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena itu Gubernur NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB mengalokasikan anggaran DBHCHT tahun 2022 untuk lima program pemberdayaan tenaga kerja, khususnya untuk  petani, buruh tani tembakau dan keluarganya, termasuk para PMI Purna.

Pertama, pembentukan Klinik Pelayanan K3 baik di Pulau Sumbawa dan di Pulau Lombok yang ditujukan untuk pelayanan kesehatan pekerja. Kedua program JKK dan JKM bagi 10 ribu orang petani dan buruh tani tembakau untuk perlindungan sosial. Ketiga, pelatihan keterampilan bagi keluarga petani/buruh tani tembakau yang berbasis penempatan. Keempat, memberikan bantuan peralatan untuk wirausaha bagi para alumni pelatihan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja, kelima pemberdayaan keluarga PMI dan PMI Purna.

Peserta pelatihan mengikuti sosialisasi Pemberian Bantuan Modal Usaha Dalam Bentuk Peralatan Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Tahun 2022 di Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 9 Agustus 2022 dengan serius. (Suara NTB/ist)

“Jadi semua pekerja, baik di luar dan dalam negeri, baik formal maupun informal, baik diri dan keluarganya, betul-betul kita perhatikan kesejahteraannya,’’ ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H saat membuka acara Sosialisasi Pemberian Bantuan Modal Usaha Dalam Bentuk Peralatan Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Tahun 2022 di Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 9 Agustus 2022.

Adapun kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait petunjuk teknis penyusunan proposal untuk mendapatkan bantuan modal usaha dalam bentuk peralatan dan merupakan tindak lanjut kegiatan verifikasi dan klarifikasi data yang telah dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi NTB dan berkoordinasi dengan BLK Kabupaten Lombok Tengah.

“Penyaluran harus benar agar tidak ada temuan di kemudian hari. Oleh karena itu, sosialisasi ini dilakukan untuk membantu pemuda pemudi dalam penyusunan proposal agar sesuai dengan pedoman di petunjuk teknis,” jelas Gede.

Sosialisasi ini diikuti oleh 20 orang pemuda dan pemudi Desa Pengengat dan Desa Teruwai, Kecamatan Pujut yang merupakan alumni sekolah kejuruan dan lulusan pelatihan kerja baik yang dilakukan oleh BLK dan LLK maupun lulusan Pelatihan LPKS dan BLK Komunitas dengan skill/kejuruan di bidang menjahit, tata boga, las dan perbengkelan otomotif.

Program pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk peralatan usaha ini adalah program lanjutan setelah pemberian pelatihan dari Disnakertrans. Metode pelatihan berbasis penempatan yang diterapkan Disnakertrans tidak hanya memfasilitasi peserta agar bisa terserap di dunia industri. Tetapi juga memfasilitasi agar peserta juga dapat berwirausaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan, dan menyerap tenaga kerja sehingga bisa menurunkan angka pengangguran.

‘’Bagi pencari kerja (pencaker) yang belum terserap di dunia industri akan diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal dan akses marketing,’’ terangnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Teruwai, H. Arta, mengucapkan terima kasih pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB atas bantuan peralatan dari DBCHT. “Tentu ini kesempatan yang bagus bagi desa kami. Semoga ke depannya pemuda-pemudi akan kerja maksimal untuk mendorong perekonomian desa,” ucap Arta.

Sementara itu, Kepala Desa Pengengat, Sudiman juga mengapresiasi program kerja Disnakertrans. Ia berharap agar program tersebut dapat menciptakan lapangan kerja ke depannya.

“Terlalu banyak mengadakan pelatihan, tanpa ada fasilitas lanjutan yang memadai, sama saja menambah angka pengangguran,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan Kades Pengengat, Kadisnakertrans Provinsi NTB menyampaikan Disnakertrans  NTB melaunching program unggulan yaitu Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePaDu Plus). Program ini melibatkan seluruh stakeholders LPKS, P3MI asosiasi industri, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam Program PePaDu Plus ini, setelah pelatihan di LPK, dilanjutkan dengan proses pemagangan di dunia industri dan pendampingan dalam bentuk pemberian skill manajemen Wira Usaha Baru. Setelah magang di dunia industri yang dibimbing oleh mentor profesional dan praktisi dari perusahaan, maka siswa magang ini sebagian besar bisa langsung diserap sebagai pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

‘’Bagi peserta pelatihan yang belum bisa terserap di dunia kerja, kami akan fasilitasi mereka untuk mengembangkan wirausaha baru di sektor formal dan informal. Misalnya mendirikan usaha bengkel las, kuliner, barista/kopi, usaha peternakan dan kelompok UKM lainnya. Mereka akan difasilitasi bantuan peralatan/mesin produksi, dihubungkan dengan akses modal dan jaringan pemasaran,’’ tutup Gede. (*)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...