Pemkot Bayar Rp59 Miliar untuk Gaji PTT

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram langsung mengambil langkah cepat menyikapi wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran di tahun 2023. Anggaran sekira Rp59 miliar untuk membayar gaji pegawai tidak tetap (PTT) tersebut.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyebutkan, pada kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp59 miliar untuk membayar gaji pegawai honorer atau PTT di lingkup Pemkot Mataram. Akumulasi anggaran itu untuk membayar sekitar empat ribu pegawai non aparatur sipil negara selama 10 bulan. “Jadi itu gaji selama 10 bulan, terhitung bulan Januari-Oktoberi 2023,” kata Syakirin di Mataram, Senin, 8 Agustus 2022.

Pengalokasian gaji selama 10 bulan tersebut, karena mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Syakirin menegaskan, pendataan tenaga honorer atau pegawai penunjang kegiatan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai arahan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menerangkan, pihaknya turun melakukan pendataan terhadap pegawai honorer menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tentang keberadaan tenaga non ASN. Pendataan ini dinilai sebagai upaya pemetaan jumlah pegawai non aparatur sipil negara di masing-masing organisasi perangkat daerah. Pemetaan difokuskan pada kualifikasi pendidikan, jabatan,dan jenis pekerjaan. “Kita turun pendataan untuk menindaklanjuti surat dari KemenPANRB,” kata Yoyok, sapaan akrabnya dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Hasil pemetaan sementara diketahui, pembiayaan tenaga non ASN yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram berasal dari badan layanan umum daerah (BLUD). Demikian juga, di sekolah sumber pembiayaan berasal dari APBN melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Artinya, anggaran yang dikeluarkan untuk membayar gaji honorer tidak seluruhnya berasal dari anggaran daerah. “Tujuannya dilaporkan ke Pak Wali dan pemerintah pusat. Jadi, pengangkatan pegawai non ASN banyak sumber anggaran digunakan, bukan hanya APBD saja,”  terangnya.

Yoyok mengakui, pendataan pegawai non ASN sempat terjadi simpang siur di tengah pegawai honorer. Namun demikian, ia menegaskan pendataan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pengangkatan P3K oleh pemerintah pusat terbatas sesuai jenis jabatan yang ditetapkan. Di antaranya, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis yang mengarah pada jabatan fungsional seperti penata komputer dan verifikator keuangan. “Jadi semua jabatan diangkat dalam P3K itu sudah jelas formasinya,” jelasnya.

Jumlah pegawai non honorer di Kota Mataram secara pasti belum terdeteksi. Tetapi berdasarkan data awal mencakup pegawai non ASN di rumah sakit dan sekolah mencapai 4 ribu orang. (cem)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

0
Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang...

Latest Posts

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Jakarta (suarantb.com) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha...

Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Mataram (Suara NTB)-PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan...

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Jakarta (suarantb.com)— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau...

Kendalikan Harga, Bulog Targetkan 32 Juta Kg Beras untuk Operasi Pasar

GUNA menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras,...

Gubernur NTB Tutup Festival Balap Sampan Tradisional

Festival Balap Sampan Tradisonal se-Pulau Lombok di Desa Pare...