Politisi Demokrat NTB Jelaskan Soal Dugaan “Fee” Proyek DAK di Rekeningnya

0
Robihatul Khairiah alias RK didampingi adiknya, Alkiya membantah dana yang masuk ke rekeningnya adalah fee proyek DAK. (Suara NTB/ndi).
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, Robihatul Khairiah alias RK akhirnya angkat bicara setelah namanya ikut terseret disebut-sebut dalam pusaran isu transfer fee proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB tahun 2022.

Khairiah mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kaitan sama sekali dengan proyek DAK fisik Dikbud tersebut. Sehingga ia mengaku sangat terkejut dengan pemberitaan di media massa yang menyebutkan namanya menerima bagian fee proyek DAK fisik tersebut.

“Terus terang saya tidak tahu menahu soal proyek (DAK fisik Dikbud-Red) ini, dan saya tidak pernah sama sekali usaha (konstruksi) beginian,” ucap Khairiah pada Suara NTB Jumat, 5 Agustus 2022.

Lantas bagaimana dengan bukti transfer sebesar Rp75 juta yang masuk ke rekening Bank BCA atas nama dirinya, dan dalam keterangannya menyebutkan fee SMA 11? Dikonfirmasi terkait hal itu, Khairiah tidak menampiknya bahwa transfer tersebut benar terjadi, namun ia tidak tahu menahu jika sejumlah uang yang ditransfer ke rekeningnya pada tanggal 14 Juli 2022 itu untuk apa.

“Benar itu bukti transfer ke rekening saya, dan benar uang itu masuk (senilai Rp 75 juta). Tapi soal keterangan fee SMA 11 itu saya tidak tahu menahu, karena rekening saya posisinya dipinjam oleh adik saya untuk menerima dana itu,” jelasnya.

Lebih lanjut Khairiah menjelaskan kronologi bagaimana awal mula uang Rp75 juta yang diduga sebagai fee proyek DAK fisik SMA 11 Mataram itu masuk kedalam rekeningnya. “Jadi ceritanya adik saya pinjam rekening saya untuk menerima uang pembayaran utang dari seseorang, saya tidak tahu siapa orangnya. Uang masuk, langsung saya kasi adik saya. Jadi posisi saya jelas hanya ditumpangi rekening saja,” tuturnya.

Terkait motif dari pihak yang mentransfer uang ke rekeningnya itu menuliskan keterangan transfer fee SMA 11. Menurutnya, orang yang mentransfer uang itulah yang lebih bisa menjelaskan terkait maksud dan tujuannya mengapa dia memberikan keterangan transfer tersebut fee SMA 11. “Nah kenapa (pengirim) tulis keterangan itu (fee SMA 11) saya ndak tahu juga, dia yang harus menjelaskan,” katanya.

Namun terlepas dari hal itu, hal yang sangat disesalkan oleh Khairiah adalah pemberitaan yang mengkaitkan persoalan tersebut dengan partainya, yakni partai Demokrat. Sekalipun ia adalah kader dan juga pengurus DPD partai Demokrat NTB, namun soal transfer uang sebesar Rp 75 juta itu, tidak ada kaitan dan hubungannya sama sekali dengan posisi di partai Demokrat.

“Ini yang saya sesalkan sekali, bikin saya kaget, yang seret-seret nama partai. Ini masalah personal utang piutang, tapi kok nama partai yang dibawa-bawa,” ujar geram. Sebab ia khawatir hal itu bisa mengganggu stabilitas partai, lebih-lebih menjelang pemilu 2024.

Selain itu, hal yang paling disesalkan sekali menurutnya bahwa sampai membawa-bawa nama orang tuanya, yakni TGH. Mahalli Fikri yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB. “Sampai bawa nama orang tua lagi, ini sangat merugikan nama baik keluarga dan partai,” pungkasnya. (ndi).